Dolar Tak Lagi Sendirian

Selama puluhan tahun, dolar Amerika Serikat bukan hanya mata uang. Dolar menjadi bahasa utama perdagangan dunia, terutama untuk komoditas penting seperti minyak dan gas. Negara menjual komoditas dalam dolar. Perusahaan membayar impor memakai dolar. Bank sentral menyimpan cadangan dalam dolar. Pemerintah juga mengukur banyak risiko luar negeri dengan melihat berapa banyak dolar yang mereka punya. Sistem ini sudah lama berjalan sehingga sering dianggap wajar. Padahal, sistem ini muncul karena sejarah, kekuatan ekonomi, kedalaman pasar keuangan Amerika Serikat, dan kebiasaan yang terbentuk selama beberapa dekade.

Perubahan mulai terlihat ketika harga energi global tidak lagi sekadar soal komoditas. Kini, harga energi juga memberi tekanan pada cadangan devisa dan nilai tukar. Perang di Timur Tengah pada 2026 menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. World Bank mencatat bahwa gangguan pada energi dan pelayaran di Selat Hormuz, yang melayani sekitar 35 persen perdagangan minyak mentah dunia lewat laut, sempat memangkas pasokan minyak global hingga sekitar 10 juta barel per hari. Harga Brent pada pertengahan April bahkan lebih dari 50 persen di atas posisi awal tahun. World Bank memperkirakan rata-rata harga Brent pada 2026 mencapai US$86 per barel. Angka ini naik dari US$69 pada 2025. Untuk negara berkembang, inflasi rata-rata pada 2026 diperkirakan mencapai 5,1 persen. Ini satu poin persentase lebih tinggi daripada proyeksi sebelum perang.

Angka-angka itu penting karena menunjukkan bahwa inflasi energi bukan hanya soal harga bensin di pompa. Inflasi energi juga memengaruhi neraca negara. Ketika harga minyak naik, negara yang mengimpor energi harus menyediakan lebih banyak devisa untuk membeli jumlah energi yang sama. Perusahaan membayar lebih mahal. Biaya produksi naik. Pemerintah menghadapi tekanan subsidi. Permintaan terhadap dolar juga meningkat. Pada akhirnya, cadangan devisa yang terlihat besar bisa tertekan, bukan karena negara tiba-tiba kehilangan uang, tetapi karena biaya untuk menjaga aktivitas ekonomi naik.

Di sini saya melihat perubahan yang lebih besar sedang terjadi. Negara-negara tidak hanya mulai bertanya berapa banyak dolar yang harus disimpan. Mereka juga mulai memikirkan dalam mata uang apa perdagangan strategis sebaiknya dilakukan. Diversifikasi cadangan devisa dan penggunaan mata uang non-dolar tidak selalu berarti upaya meninggalkan dolar. Ini bisa menjadi bentuk manajemen risiko yang sangat sederhana. Jika seluruh transaksi strategis menggunakan satu mata uang, maka guncangan pada mata uang tersebut akan mempengaruhi seluruh neraca ekonomi. Diversifikasi membuat negara punya beberapa jalur jika satu jalur terganggu.

Data IMF justru menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum berarti dominasi dolar berakhir. Pada kuartal pertama 2026, total cadangan devisa dunia mencapai sekitar US$13,10 triliun. Dolar masih menyumbang 57,13 persen dari cadangan devisa global. Angka ini naik dari 56,42 persen pada kuartal sebelumnya. L’euro è a quota 20,03 per cento. Renminbi hanya 1,99 persen. Ini berarti pembicaraan tentang dedolarisasi sering kali terlalu sederhana. Dolar masih sangat dominan. Yang berubah adalah cara negara mengelola ketergantungan pada negara tersebut.

Perubahan paling menarik justru terjadi pada emas. World Gold Council mencatat bank sentral dunia membeli rata-rata sekitar 1.000 ton emas per tahun dalam 4 tahun terakhir. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata 500 ton per tahun pada dekade sebelumnya. Dalam survei 2026, 74 persen responden bank sentral memperkirakan kepemilikan dolar dalam cadangan global akan menurun secara moderat atau signifikan dalam lima tahun ke depan. Pada saat yang sama, responden melihat porsi emas dan beberapa mata uang lain, seperti euro dan renminbi, cenderung stabil atau meningkat.

Saya pikir perubahan ini lebih cocok disebut diversifikasi risiko daripada perang mata uang. Bank sentral tidak harus memilih antara dolar dan renminbi. Mereka bisa menyimpan dolar untuk likuiditas, emas untuk lindung nilai, euro dan mata uang lain untuk diversifikasi, serta memakai mata uang lokal untuk transaksi perdagangan tertentu. Yang berubah bukan hanya komposisi cadangan, tetapi juga cara negara mengelola risiko.

Indonesia berada tepat di tengah perubahan ini.

Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,5 miliar. Angka ini naik dari US$145,3 miliar pada akhir Juli. Bank Indonesia menyebut posisi ini setara dengan 5,4 bulan impor. Jika dihitung bersama pembayaran utang luar negeri pemerintah, cadangan ini cukup untuk 5,3 bulan. Jumlah ini jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar tiga bulan impor. Angka ini menunjukkan Indonesia punya bantalan eksternal yang cukup besar. Namun, cadangan devisa tidak boleh hanya dilihat dari jumlahnya saja. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa cadangan itu sebaiknya digunakan dan seberapa cepat nilainya bisa turun jika harga energi, nilai tukar, dan biaya pembiayaan berubah bersamaan.

Komposisi cadangan Indonesia juga menarik. Data Bank Indonesia untuk Agustus 2026 mencatat aset cadangan resmi sebesar US$146,51 miliar. Di dalamnya ada cadangan valuta asing sekitar US$124,67 miliar. Emas sebesar US$12,45 miliar. SDR sekitar US$7,60 miliar. Posisi cadangan IMF US$1,09 miliar. Aset cadangan lainnya sekitar US$0,71 miliar. Jika dihitung terhadap total aset cadangan, valuta asing menyumbang sekitar 85 persen. Emas sekitar 8,5 persen. SDR sekitar 5,2 persen.

Angka itu memberi pelajaran penting. Indonesia sebenarnya sudah melakukan diversifikasi. Namun, dolar dan aset valuta asing masih menjadi tulang punggung cadangan. Persoalannya bukan apakah struktur itu salah. Persoalannya adalah bagaimana struktur tersebut menghadapi dunia yang harga energinya semakin mudah berubah karena perang, gangguan pelayaran, sanksi, perubahan kebijakan negara besar, dan perebutan jalur perdagangan.

Indonesia menghadapi masalah yang agak berbeda dibanding negara-negara pengekspor minyak. Kita tidak mendapat keuntungan besar saat harga minyak naik. Kita malah mengalami dua tekanan sekaligus. Pertama, kebutuhan energi dalam negeri. Kedua, kebutuhan devisa untuk membayar impor. Data BPS menunjukkan impor Indonesia pada 2025 mencapai US$241,36 miliar. Dari jumlah itu, impor minyak dan gas sebesar US$32,74 miliar. Nilai impor migas ini setara sekitar 13,6 persen dari total impor Indonesia.

Di sini, pembahasan tentang mata uang menjadi lebih jelas.

Jika sebagian transaksi energi Indonesia bisa dilakukan dengan mata uang mitra dagang, kebutuhan untuk menukar lewat dolar bisa dikurangi. Penghematan ini mungkin tidak selalu besar dalam satu transaksi. Namun, jika ini terjadi berulang kali dalam perdagangan bernilai miliaran dolar, dampaknya pada biaya transaksi, kebutuhan likuiditas dolar, dan risiko nilai tukar jadi lebih penting.

Bank Indonesia sudah bergerak ke arah tersebut lewat Local Currency Transaction atau LCT. Sampai November 2025, penggunaan LCT Indonesia mencapai setara US$22,2 miliar. Jumlah ini naik 53,3 persen dari US$14,5 miliar pada periode yang sama 2024. Pada Januari sampai Juli 2025 saja, transaksi LCT Indonesia dengan Tiongkok mencapai US$6,23 miliar. Dengan Jepang sebesar US$5,08 miliar. Malaysia US$2,03 miliar. Thailand US$644 juta. Korea Selatan US$85 juta. Uni Emirat Arab US$72 juta.

Pertumbuhan ini menarik karena menunjukkan bahwa perubahan sistem pembayaran tidak harus menunggu dolar runtuh. Indonesia bisa mengurangi sebagian ketergantungan pada dolar tanpa harus meninggalkan dolar sama sekali. Ini perbedaan yang sering hilang dalam perdebatan publik.

Bagi Indonesia, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah rupiah akan menggantikan dolar. Jawabannya dalam waktu dekat jelas bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah rupiah bisa mendapat ruang yang lebih besar dalam perdagangan dengan negara-negara yang memang menjadi mitra utama Indonesia. Jika Indonesia berdagang dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, atau Uni Emirat Arab, sebagian transaksi bisa memakai rupiah dan mata uang mitra. Dolar tetap tersedia untuk transaksi yang membutuhkan dolar. Namun, dolar tidak harus menjadi perantara untuk semua transaksi.

Ini sebenarnya masalah yang sangat klasik. Jangan menempatkan seluruh risiko pada satu instrumen.

Perusahaan yang sehat tidak menempatkan seluruh kasnya pada satu aset. Mereka juga tidak bergantung pada satu pemasok. Selain itu, mereka tidak membiarkan satu pelanggan menguasai seluruh pendapatan. Negara sebaiknya menggunakan cara berpikir yang sama. Cadangan devisa bukan sekadar tabungan negara. Ini adalah portofolio perlindungan terhadap berbagai jenis risiko, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko harga komoditas, dan risiko geopolitik.

Karena itu, diversifikasi mata uang harus dipahami sebagai masalah rancangan portofolio negara.

Masalahnya, Indonesia sering melihat cadangan devisa hanya dari jumlahnya. Ketika cadangan mencapai US$146,5 miliar, publik merasa aman. Padahal, dalam manajemen risiko, ukuran portofolio saja tidak cukup. Kita juga harus tahu hubungan antar-risiko di dalamnya. Jika harga energi naik, dolar menguat, biaya impor meningkat, dan arus modal keluar terjadi bersamaan, maka cadangan devisa bisa tertekan dari beberapa arah sekaligus.

Bank Indonesia mencatat bahwa ketidakpastian pasar global masih tinggi akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dan komoditas, serta tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Pada 18 Agustus 2026, rupiah berada di sekitar Rp17.855 per dolar AS. BI juga mempertahankan BI-Rate di 5,75 persen pada Agustus. BI memberikan beberapa insentif untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal.

Di sini saya melihat masalah yang lebih mendalam. Indonesia tidak cukup hanya dengan menambah cadangan devisa. Kita perlu memperbaiki susunan risiko di balik cadangan itu dan memperluas penggunaan rupiah dalam transaksi yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa dolar.

Namun, ada satu jebakan yang juga harus dihindari. Diversifikasi bukan berarti mengganti ketergantungan pada dolar dengan ketergantungan pada renminbi. Jika seluruh transaksi yang sebelumnya menggunakan dolar kemudian dipindahkan ke mata uang lain, masalah dasarnya tidak berubah. Yang berubah hanya nama mata uangnya.

Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem yang lebih beragam. Dolar tetap penting. Euro tetap penting. Yen tetap penting. Renminbi semakin relevan karena hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok sangat besar. Emas juga berfungsi sebagai aset cadangan yang tidak bergantung pada kewajiban negara lain. Sementara itu, rupiah harus diperluas penggunaannya di kawasan melalui LCT dan konektivitas sistem pembayaran.

Strategi ini akan menjadi semakin penting ketika harga energi naik dan situasi geopolitik semakin sulit diprediksi. World Bank bahkan memperkirakan harga Brent bisa mencapai rata-rata US$115 per barel pada 2026 jika gangguan pada fasilitas minyak dan gas berlangsung lebih lama. Bagi negara yang mengimpor energi, kenaikan ini bukan hanya membuat harga BBM naik. Hal ini juga menambah kebutuhan devisa, memberi tekanan pada rupiah, meningkatkan beban subsidi dan biaya produksi, serta dapat menyebabkan inflasi meningkat.

Karena itu, saya melihat perubahan mata uang global bukan terutama sebagai cerita tentang “dolar versus non-dolar”. Itu terlalu sederhana. Cerita sebenarnya adalah tentang bagaimana negara mengelola ketidakpastian ketika energi, perdagangan, mata uang, dan geopolitik semakin terhubung.

Indonesia memiliki cadangan devisa sebesar US$146,5 miliar. Ini adalah kekuatan. Namun, kekuatan ini akan lebih berarti jika Indonesia dapat mengurangi kebutuhan untuk menggunakan cadangan tersebut setiap kali terjadi guncangan eksternal. LCT bernilai US$22,2 miliar menunjukkan arah yang mulai terbentuk. Impor migas sebesar US$32,7 miliar menunjukkan bahwa risiko yang masih besar perlu dikelola. Cadangan emas sekitar US$12,4 miliar menunjukkan bahwa diversifikasi sudah berjalan. Namun, porsinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset valuta asing.

Jadi, tugas terbesar Indonesia bukan memilih antara dolar dan rupiah. Tugasnya adalah membangun sistem ekonomi yang membuat negara tidak mudah dipaksa untuk memilih saat krisis terjadi.

Jika harga energi naik, Indonesia harus punya cukup energi dalam negeri. Jika dolar menguat, Indonesia harus memiliki cukup transaksi yang tidak menggunakan dolar. Jika modal asing keluar, Indonesia harus memiliki cadangan yang memadai. Jika masalah geopolitik mengganggu satu jalur perdagangan, Indonesia harus memiliki jalur lain. Jika sistem keuangan global berubah, Indonesia harus memiliki alat sendiri untuk menjaga ruang geraknya.

Inflasi energi pada akhirnya bukan hanya soal harga. Hal ini juga mengubah cara negara memandang uang.

Dulu, cadangan devisa terutama dipahami sebagai persediaan dolar untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Sekarang, cadangan devisa harus dipikirkan sebagai portofolio strategis untuk menghadapi dunia yang lebih mahal, lebih terfragmentasi dan lebih mudah terguncang. Bagi Indonesia, tantangannya bukan menjadi negara yang paling cepat meninggalkan dolar. Tantangannya jauh lebih penting: menjadi negara yang tidak mudah terguncang ketika harga energi, nilai tukar dan geopolitik bergerak pada saat yang sama.