Kedaulatan Perlu Bukti

Dalam satu pekan, Presiden Prabowo mengucapkan dua kalimat yang terdengar datang dari dua dunia yang berbeda. Di depan kabinet ia berkata bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan kalimat itu ia tujukan kepada MSCI. Beberapa hari kemudian, di forum percepatan akses keuangan daerah, ia menyebut target kredit produktif sampai Rp400 triliun untuk 28 juta keluarga tahun depan. Yang pertama soal harga diri di depan pasar dunia, yang kedua soal uang di tangan petani dan pedagang. Kalau dibaca pelan, keduanya menagih hal yang sama dari pemerintah: bukti.

Soal MSCI dulu. Lembaga penyedia indeks itu membuka konsultasi atas usulan mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri. Menurut pemberitaan, yang dipersoalkan adalah struktur dan tata kelola pasar modal, yakni transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi, bukan kesehatan ekonomi makro. Presiden menjawab dengan nada keras dan menyebut MSCI hendak menakut-nakuti. Pejabat OJK lalu menjelaskan bahwa ucapan itu tidak dimaksudkan sebagai tantangan, tetapi bagian dari dukungan terhadap perbaikan pasar modal. Satu pemerintah, dua nada.

Gampang sekali membaca ini sebagai adu gengsi antara negara dan lembaga asing. Padahal pertanyaan MSCI terdengar teknis dan sangat domestik: siapa sebenarnya pemilik saham, dan adakah pihak yang bermain bersama untuk menggerakkan harga. Dua-duanya urusan data dan penegakan aturan, dan keduanya ada di tangan otoritas kita sendiri. Kedaulatan di bidang keuangan, kalau diringkas, adalah kemampuan membuat aturan lalu menegakkannya. Menolak tekanan itu sah. Tetapi cara paling kuat menolak sebuah tuduhan adalah membuktikannya keliru, atau memperbaikinya kalau ternyata benar.

Proses konsultasi memang dibuat untuk itu, sebagai ruang bagi pihak yang dinilai untuk menjawab dengan data. Pejabat OJK sendiri menyatakan bahwa reformasi pasar modal tidak berhenti pada penyempurnaan regulasi atau pengumuman kebijakan. Ukurannya akan terlihat dari beberapa hal konkret: apakah kepemilikan akhir saham bisa dilacak publik, apakah pola perdagangan yang janggal diusut, apakah sanksi benar-benar dijatuhkan dan diumumkan. Keberanian menolak intimidasi dan kesediaan membuka data tidak saling bertabrakan. Yang kedua justru yang membuat yang pertama dipercaya.

Orang yang tidak punya selembar saham pun punya kepentingan di sini. Sentimen investor global ikut menentukan arah rupiah dan biaya pinjaman negara, dan Bank Indonesia belakangan menyebut sikap investor asing di pasar saham sebagai salah satu tekanan terhadap nilai tukar. Dana yang mengikuti indeks secara otomatis harus menyesuaikan portofolio kalau klasifikasi berubah, dan itu bisa memicu arus keluar yang tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan mana pun. Ini analisis umum, bukan ramalan, dan dampaknya tergantung keputusan akhir MSCI. Arah risikonya jelas, dan petani atau pedagang pasar ikut menanggungnya lewat harga dan bunga.

Pindah ke dalam negeri. Presiden menargetkan kredit produktif untuk petani, nelayan, warga daerah terpencil, dan penduduk kota berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan: pendapatan rakyat harus naik secara nyata, dan setiap keluarga perlu punya daya beli. Pada acara yang sama pemerintah menyerahkan akad kredit untuk jutaan debitur, yang disalurkan lewat ratusan lembaga keuangan. Menurut pemberitaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun ini sudah mendekati plafon yang ditetapkan. Jadi target tahun depan menuntut lompatan, bukan sekadar lanjutan.

Ringkasan yang saya terima menyebut kredit ini dirancang untuk memutus jebakan rentenir. Kata itu tidak ada dalam laporan ANTARA yang saya baca, tetapi alasannya masuk akal. Siapa pun yang pernah tinggal di kampung tahu betapa cepat utang kecil membengkak. Rentenir menang karena tiga hal yang biasanya membuat bank kalah: cepat, dekat, dan tanpa berkas. Pedagang pasar yang butuh modal pagi ini tidak akan menunggu verifikasi dua minggu. Kredit rakyat hanya memutus jebakan kalau sanggup bersaing di tiga hal itu, bukan sekadar menawarkan bunga lebih murah. Tim percepatan akses keuangan yang kini ada di semua provinsi, kabupaten, dan kota punya peran besar, karena mereka paling dekat dengan peminjamnya.

Kredit bukan penghasilan, dan itu perlu diingat. Bagi usaha yang punya pasar, pinjaman memperbesar kapasitas. Bagi usaha yang tidak punya, pinjaman cuma menambah cicilan. Ada risiko yang pantas disebut sebelum program sebesar ini berjalan: kredit macet, penyaluran yang salah sasaran, dan bank yang lebih sibuk mengejar target serapan daripada menilai kelayakan. Karena itu angka yang tersalurkan tidak cukup dijadikan ukuran. Yang perlu dihitung adalah pendapatan keluarga penerima: berapa yang naik, berapa yang usahanya bertahan, berapa yang kembali ke rentenir setelah kreditnya habis. Presiden sudah menetapkan tolok ukurnya sendiri lewat kata daya beli yang nyata. Sisanya tinggal keterbukaan data untuk membuktikannya.

Dua cerita tadi sebenarnya satu soal. Pasar modal ditanya siapa pemilik saham yang sebenarnya, dan program kredit rakyat patut ditanya siapa penerima yang sebenarnya. Keduanya meminta hal yang sama: data yang bisa diperiksa. Pemerintah yang mengajak pihak luar percaya pada reformasi pasar modalnya akan lebih meyakinkan kalau juga membuka daftar penerima kredit rakyat, angka kredit macetnya, dan berapa yang berhasil naik kelas. Transparansi tidak bisa dituntut dari satu pihak saja.

Hal yang sama berlaku untuk program makan bergizi. Sebuah judul berita di halaman Espos menyebut Presiden mengakui banyak kekurangan dan ratusan orang telah diberhentikan terkait pelaksanaannya. Saya baru membaca judulnya, jadi belum bisa menyimpulkan jauh. Pengakuan kekurangan patut dihargai, dan pemberhentian menandakan ada tindakan. Namun tata kelola yang benar-benar diperketat tidak berhenti pada menghukum orang. Ia berupa audit terbuka, rantai pasok yang bisa dilacak dari dapur sampai piring anak, dan jalur pengaduan yang didengar. Program yang menjangkau puluhan juta anak membutuhkan sistem, bukan hanya pengawas.

Pemerintah juga menyatakan siap berhemat lebih besar kalau perlu. Pertanyaan yang muncul sederhana: hemat dari mana? Ruang fiskal terbatas, dan kredit rakyat, makan bergizi, subsidi, serta infrastruktur saling berebut uang yang sama. Penghematan yang menyasar layanan yang tidak mencolok, seperti perawatan jalan desa, puskesmas, atau penyuluhan pertanian, akan memukul orang yang sama dengan yang hendak dibantu program unggulan. Daftar yang dipotong sama penting dengan daftar yang dibelanjakan, dan sebaiknya terbuka untuk publik.

Cerita ini juga tidak khas Indonesia. Banyak negara berkembang menghadapi kombinasi serupa: ambisi menyejahterakan rakyat secara merata, dan kebutuhan menjaga kepercayaan pemodal global yang bisa pergi dalam hitungan hari. Dua hal itu sering dihadap-hadapkan, seolah membela rakyat berarti menantang pasar. Pengalaman banyak negara menunjukkan pertentangan itu lebih banyak retorika daripada kenyataan. Pemerataan yang bertahan lama membutuhkan pasar yang percaya, dan kepercayaan bertahan lebih lama kalau ditopang data jujur daripada semangat juang.

Tiga hal bisa diperiksa dalam waktu dekat. Apakah jawaban untuk MSCI berupa data dan penegakan aturan yang terlihat. Apakah kredit rakyat sampai ke warga yang selama ini hanya dilayani rentenir dan benar-benar menaikkan penghasilan mereka. Dan apakah program makan bergizi punya audit yang terbuka. Ketiganya bisa dicek dalam setahun, dan hasilnya akan lebih menentukan daripada pidato mana pun.