Anak-anak Tidak Seharusnya Menunggu Surat Edaran

Kabupaten Lima Puluh Kota sering kali dibicarakan melalui keindahan alamnya. Bukit Barisan, lembah, ngarai, sungai, dan nagari-nagari yang berada di antara perbukitan menjadi bagian dari wajah daerah ini. Keindahan tersebut pada saat yang sama menyimpan persoalan ekologis yang tidak sederhana. Kondisi geografis dan letak sejumlah wilayah membuat Lima Puluh Kota berhadapan dengan berbagai risiko, mulai dari kabut asap, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem yang muncul pada waktu-waktu tertentu.

Persoalannya bukan hanya tentang bagaimana bencana terjadi, tetapi bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan diri ketika risiko tersebut muncul. Dalam urusan pendidikan, pertanyaan ini menjadi lebih penting karena sekolah bukan sekadar bangunan tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah adalah ruang tempat anak-anak berada setiap hari. Keselamatan mereka semestinya menjadi bagian dari perencanaan pendidikan, bukan persoalan yang baru dibicarakan setelah keadaan memburuk.

Risiko yang berulang seharusnya mengubah cara pemerintah bekerja. Kabut asap, banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem bukan seluruhnya merupakan peristiwa yang datang tanpa tanda. Pola musim, kondisi geografis, informasi cuaca, kualitas udara, serta perubahan debit sungai dapat menjadi dasar untuk membaca kemungkinan risiko. Ketika tanda-tanda tersebut sudah dapat dikenali, pemerintah semestinya memiliki mekanisme yang memungkinkan tindakan dilakukan lebih awal.

Tata kelola pendidikan daerah perlu dibaca dari kemampuan pemerintah mengantisipasi keadaan semacam ini. Respons yang hanya bergerak setelah persoalan muncul akan selalu menempatkan sekolah pada posisi menunggu. Menunggu instruksi, menunggu surat edaran, menunggu keputusan, sementara kondisi di lapangan sudah lebih dahulu berubah.

Keadaan darurat tidak selalu memberikan waktu yang cukup panjang bagi birokrasi untuk bekerja. Ketika kualitas udara memburuk, hujan turun dengan intensitas tinggi, atau debit sungai meningkat, sekolah membutuhkan kepastian mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kepala sekolah harus mengetahui kapan kegiatan luar ruangan dihentikan, kapan kegiatan belajar perlu disesuaikan, kapan peserta didik dapat dipulangkan, dan kapan sekolah harus mengaktifkan prosedur keselamatan.

Keputusan seperti itu tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada penilaian masing-masing kepala sekolah. Pemerintah daerah perlu menyediakan ukuran yang jelas agar sekolah mempunyai dasar ketika mengambil keputusan. Jika kualitas udara mencapai tingkat tertentu, misalnya, sekolah dapat memiliki pedoman untuk menghentikan kegiatan di luar ruangan. Ketika curah hujan, debit sungai, atau kondisi wilayah menunjukkan tingkat risiko tertentu, sekolah dapat memiliki prosedur yang sudah disiapkan sebelumnya.

Ketiadaan ukuran yang jelas justru dapat menempatkan sekolah dalam posisi yang sulit. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan peserta didik, tetapi pada saat yang sama harus mempertimbangkan aturan mengenai proses pembelajaran, kehadiran, dan kewajiban administratif lainnya. Dua tanggung jawab tersebut tidak seharusnya dibiarkan berhadapan satu sama lain.

Persoalan lain muncul ketika terdapat jarak antara kondisi yang dirasakan masyarakat dengan keputusan administratif pemerintah. Dalam situasi tertentu, warga sekolah dapat lebih dahulu merasakan dampak kabut asap atau cuaca ekstrem sebelum adanya instruksi resmi mengenai penyesuaian kegiatan belajar. Jika pola seperti ini terus berlangsung, pemerintah akan selalu berada dalam posisi merespons keadaan yang sudah terjadi.

Pelayanan publik tidak cukup hanya hadir setelah masalah muncul. Pemerintah juga dituntut membangun kemampuan untuk membaca risiko dan melakukan pencegahan. Dalam sektor pendidikan, tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman.

Kerangka mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana sebenarnya sudah tersedia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana memberikan dasar mengenai pentingnya keamanan fasilitas sekolah, manajemen bencana, serta pendidikan pengurangan risiko bencana.

Tantangannya berada pada bagaimana kerangka tersebut diterapkan dalam kondisi daerah yang memiliki karakter geografis berbeda-beda. Sekolah di wilayah perkotaan tentu menghadapi persoalan yang berbeda dengan sekolah yang berada di kawasan perbukitan, dekat sungai, atau wilayah yang memiliki akses terbatas.

Regulasi nasional membutuhkan penerjemahan yang lebih konkret di tingkat daerah. Kepala sekolah perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Guru perlu memiliki pedoman mengenai bagaimana proses pembelajaran dilanjutkan. Orang tua juga membutuhkan kepastian mengenai keselamatan anak mereka.

Sekolah tidak semestinya dipaksa memilih antara keselamatan peserta didik dan kewajiban administratif. Kepala sekolah memang membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu, tetapi ruang tersebut perlu disertai pedoman yang jelas. Diskresi tanpa parameter dapat melahirkan keraguan, sedangkan aturan tanpa ruang untuk mengambil keputusan dapat membuat sekolah terlalu bergantung pada birokrasi ketika keadaan bergerak cepat.

Kebijakan pendidikan berbasis risiko membutuhkan indikator yang dapat digunakan bersama. Batas kualitas udara untuk menghentikan aktivitas luar ruangan, kondisi curah hujan yang memerlukan kewaspadaan, peningkatan debit sungai, maupun indikator lain yang relevan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pemerintah tidak perlu menunggu setiap keadaan menjadi krisis untuk kemudian menentukan apa yang harus dilakukan.

Persoalan pembelajaran juga tidak selesai hanya dengan memindahkan kegiatan belajar dari ruang kelas ke internet. Pembelajaran daring memang dapat menjadi pilihan dalam kondisi tertentu, tetapi kebijakan tersebut harus melihat kenyataan geografis Lima Puluh Kota.

Tidak semua nagari memiliki kualitas jaringan telekomunikasi yang sama. Tidak semua rumah memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk belajar. Gangguan listrik juga dapat terjadi ketika cuaca sedang buruk. Kondisi semacam ini membuat pembelajaran daring yang diterapkan secara seragam belum tentu menjadi solusi bagi semua peserta didik.

Kebijakan yang terlihat sederhana dari pusat pemerintahan bisa menjadi persoalan yang cukup rumit ketika diterapkan di wilayah yang berbeda. Anak yang memiliki akses internet, gawai, dan listrik yang stabil tentu memiliki kondisi belajar yang berbeda dengan anak yang tinggal di wilayah dengan jaringan terbatas.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan pembelajaran darurat yang tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi digital. Modul belajar cetak dapat dipersiapkan dan didistribusikan sebelum memasuki periode yang memiliki risiko tinggi. Bahan ajar mandiri dapat menjadi pilihan bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet. Radio komunitas juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu media penyampaian materi dalam kondisi tertentu.

Pilihan tersebut bukan berarti menolak digitalisasi pendidikan. Justru kebijakan digital yang baik adalah kebijakan yang memahami bahwa tidak semua masyarakat berada pada titik kesiapan teknologi yang sama. Teknologi seharusnya memperluas akses pendidikan, bukan secara tidak sengaja menciptakan kelompok peserta didik yang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur.

Gangguan pembelajaran yang berulang juga memiliki konsekuensi terhadap kualitas pendidikan. Setiap hari belajar yang hilang dapat terlihat kecil jika dihitung satu per satu. Masalahnya menjadi berbeda ketika gangguan tersebut terjadi berulang dan tidak disertai mekanisme pemulihan pembelajaran. Anak kehilangan waktu belajar, guru harus mengejar materi, dan sekolah kembali menyesuaikan kalender akademik.

Anggaran pendidikan juga perlu dibaca dari sudut pandang ketahanan sekolah terhadap risiko. Di daerah yang memiliki wilayah rawan bencana, belanja pendidikan tidak cukup hanya diarahkan pada kebutuhan pembelajaran dalam kondisi normal. Keselamatan juga membutuhkan investasi.

Peralatan perlindungan kesehatan, penyaring udara sederhana untuk sekolah yang berada di wilayah rawan kabut asap, perbaikan bangunan yang memiliki kerentanan terhadap longsor, serta penguatan fasilitas keselamatan merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan. Belanja semacam ini bukan pengeluaran tambahan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Keselamatan merupakan bagian dari kualitas layanan pendidikan itu sendiri.

Persoalan bencana juga tidak mungkin diselesaikan oleh Dinas Pendidikan seorang diri. Dinas Pendidikan membutuhkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya. Informasi mengenai kualitas udara, cuaca, curah hujan, kondisi sungai, dan potensi bencana perlu sampai kepada sekolah dalam bentuk informasi yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti.

Sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan justru membutuhkan perhatian lebih dalam sistem informasi kebencanaan. Mereka tidak boleh menjadi pihak terakhir yang mengetahui bahwa kondisi di wilayahnya sedang berisiko. Kepala sekolah tidak mungkin mengambil keputusan yang tepat apabila informasi yang diterima terlambat.

Koordinasi antarlembaga juga tidak cukup berhenti pada rapat. Yang dibutuhkan adalah mekanisme kerja yang benar-benar berjalan ketika keadaan darurat terjadi. Siapa yang memberikan informasi, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana informasi disampaikan kepada sekolah, dan apa yang dilakukan sekolah setelah menerima informasi tersebut harus jelas sejak awal.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memulai pembenahan dari beberapa hal yang konkret. Pemetaan sekolah berdasarkan tingkat kerentanan perlu dilakukan agar kebijakan tidak dibuat dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Sekolah yang berada di kawasan rawan banjir tentu membutuhkan kesiapan yang berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah rawan longsor atau kabut asap.

Sarana dan prasarana sekolah juga perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko. Sekolah yang berada di lokasi dengan tingkat kerentanan tinggi semestinya mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.

Skema pembelajaran darurat juga perlu dipersiapkan sebelum keadaan darurat terjadi. Modul cetak, bahan ajar mandiri, prosedur pembelajaran jarak jauh, serta mekanisme pemulihan pembelajaran dapat disusun dalam satu sistem yang mudah digunakan sekolah.

Yang tidak kalah penting adalah memberikan kepastian kepada kepala sekolah ketika harus mengambil keputusan. Kepala sekolah harus memiliki pedoman yang jelas mengenai kondisi apa yang memungkinkan penghentian sementara kegiatan, pengurangan aktivitas, pemindahan pembelajaran, maupun tindakan keselamatan lainnya.

Kritik terhadap tata kelola pendidikan semacam ini tidak diarahkan kepada pribadi tertentu. Yang sedang dipersoalkan adalah sistem dan cara pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan ketika keadaan tidak lagi normal. Pemerintah daerah tentu memiliki ruang untuk memperbaiki kebijakan, dan ruang perbaikan tersebut justru harus terus dibuka melalui kritik yang berbasis pada kepentingan masyarakat.

Anak-anak yang datang ke sekolah tidak pernah memilih apakah mereka berada di wilayah yang rawan banjir, longsor, kabut asap, atau cuaca ekstrem. Mereka datang untuk belajar. Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dalam ruang yang aman dan dalam sistem yang memiliki kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Lima Puluh Kota memiliki kekayaan alam yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Tantangannya bukan hanya menjaga keindahan tersebut, tetapi juga memahami risiko yang lahir dari kondisi geografisnya. Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Ukurannya justru terlihat dari seberapa baik pemerintah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan.

Dalam urusan pendidikan, ukuran tersebut menjadi sederhana. Ketika kabut asap datang, sekolah tahu apa yang harus dilakukan. Ketika hujan ekstrem terjadi, kepala sekolah memiliki dasar untuk mengambil keputusan. Ketika jaringan internet terputus, peserta didik tetap memiliki bahan untuk belajar. Ketika keadaan menjadi darurat, tidak ada pihak yang harus menunggu terlalu lama hanya untuk mengetahui siapa yang harus bertindak.

Sistem yang baik membuat keadaan darurat tidak berubah menjadi kekacauan administratif. Pemerintah tidak perlu selalu menunggu persoalan menjadi besar untuk kemudian menunjukkan kehadirannya. Justru sebelum keadaan memburuk, sistem itulah yang seharusnya sudah bekerja.