Berapa Banyak Kendali yang Layak Dilepas?
Selama ini komando kita bayangkan sebagai suara dari atas: perintah turun, laporan naik, semuanya terhubung terus. Kantor-kantor kita bekerja serupa, dengan rapat rutin dan laporan harian. Di medan tempur modern, kebiasaan itu bisa mahal. Ringkasan kajian yang saya baca, yang disebut bersumber dari Jane’s Defence Weekly, membahas soal ini pada doktrin kawanan drone. Tautan yang diberikan hanya membuka beranda Janes, jadi isi kajiannya tidak bisa saya periksa. Saya menganggap gagasannya klaim yang belum terkonfirmasi, dan memakainya untuk membahas cara organisasi bekerja, bukan untuk menyatakan fakta militer.
Intinya begini. Kawanan konvensional saling bertukar informasi terus-menerus, dan pertukaran itu meninggalkan jejak emisi radio yang bisa dibaca lawan. Doktrin dalam ringkasan itu mengambil jalan sebaliknya: komunikasi dikurangi, dan tiap wahana memperkirakan sendiri posisi serta gerak rekannya. Detail teknisnya sengaja tidak saya uraikan. Tulisan ini bukan panduan operasional, dan bagian itu juga bukan yang terpenting bagi pembaca umum. Yang penting adalah perubahan cara berorganisasi di baliknya.
Perubahan itu adalah pergeseran dari koordinasi terpusat ke delegasi. Konsepnya sudah lama dikenal di militer maupun perusahaan: pimpinan menyampaikan maksud dan tujuan, unit di lapangan memilih caranya. Kalau jalur komunikasi sengaja dibuat sunyi, delegasi bukan lagi soal gaya memimpin, tetapi syarat bertahan. Riset robotika sipil menunjukkan arah yang sama. Sebuah penelitian melatih pengendali kawanan agar tiap drone bertindak sendiri dengan komputasi di wahananya, tanpa akses ke kondisi global, dan pendekatan ini disebut lebih mudah diskalakan. Penelitian lain mencatat bahwa kebutuhan komunikasi dan komputasi untuk menjaga informasi tetap sinkron tumbuh pesat seiring bertambahnya ukuran kawanan. Jadi desentralisasi punya alasan teknis dan organisasional yang kuat, di luar urusan perang. arxivnih
Tetapi delegasi ada ongkosnya. Ongkos pertama adalah kepercayaan. Delegasi hanya jalan kalau setiap unit bisa diandalkan menafsirkan maksud pimpinan tanpa terus bertanya. Di perusahaan, itu hasil pelatihan dan budaya kerja. Di kawanan drone, itu berupa model kecerdasan buatan di tiap wahana. Kalau model itu keliru memperkirakan, kekeliruannya bisa menumpuk dari unit ke unit karena tidak ada yang meluruskan. Organisasi yang memberi otonomi tanpa menyiapkan cara untuk mengoreksi sering mengalami hal yang sama: salah tafsir kecil di satu tempat berubah jadi penyimpangan besar.
Ongkos kedua adalah akuntabilitas. Begitu keputusan taktis pindah dari manusia ke sistem yang menghitung probabilitas, pertanyaan lama muncul lagi: siapa yang bertanggung jawab kalau ada yang salah? Hukum humaniter internasional tetap berlaku, termasuk kewajiban membedakan sasaran militer dari sipil dan menjaga proporsionalitas. Perdebatan tentang seberapa jauh manusia harus tetap memegang kendali yang bermakna atas sistem otonom belum selesai, dan menurut saya memang belum boleh dianggap selesai. Doktrin yang mengurangi komunikasi juga mengurangi kesempatan manusia untuk turun tangan. Efisiensi dan kendali saling tarik di sini, dan organisasi yang waras tidak akan memenangkan salah satunya tanpa berpikir panjang.
Ongkos ketiga ada di perangkat. Ringkasan itu menyebut arsitektur ini menuntut standardisasi modul pemrosesan di tepi jaringan (edge compute) pada wahana nirawak, dan mengurangi ketergantungan pada stasiun pemandu di darat. Benar atau tidak klaim itu, logikanya mudah diikuti: makin banyak keputusan diambil di perangkat, makin besar bobot mutu dan keamanan perangkat itu. Komponen punya pemasok, standar, dan celah sendiri. Kalau satu jenis modul dipakai di mana-mana, kelemahan di satu tempat bisa menular ke semua tempat.
Untuk Indonesia, kita memang bukan pemain utama dalam perlombaan teknologi kawanan, tetapi kita tidak berada di luar arusnya. Industri dirgantara dan pertahanan dalam negeri terus berkembang, drone sipil dipakai luas untuk pertanian, pemetaan, dan pengawasan wilayah, dan kemampuan kecerdasan buatan sedang dibangun. Ada tiga hal yang perlu diperiksa sejak sekarang. Pengadaan harus menimbang doktrin dan organisasi, bukan hanya harga wahana, sebab teknologi tanpa doktrin cuma barang mahal yang tak tahu cara dipakai. Kita perlu kemampuan menguji dan menganalisis sendiri, supaya tidak sekadar percaya pada klaim pemasok. Dan kerangka hukum serta etika tentang batas otonomi sistem senjata sebaiknya siap sebelum teknologinya tiba, bukan sesudahnya.
Soal ini juga tidak khusus militer. Hampir semua organisasi, dari perusahaan sampai pemerintah daerah, bergulat dengan pertanyaan yang sama: seberapa banyak kendali dipusatkan dan seberapa banyak dilepas. Pusat yang terlalu sering menyuruh membuat unit lamban dan mudah lumpuh saat hubungan putus. Unit yang terlalu bebas membuat organisasi sulit diarahkan dan sulit dimintai pertanggungjawaban. Jalan tengahnya hampir selalu sama: tujuan jelas dari atas, kebebasan memilih cara di bawah, dan mekanisme koreksi yang tetap hidup di antaranya.
Doktrin yang digambarkan ringkasan itu belum bisa saya konfirmasi, begitu pula efektivitasnya di lapangan. Tetapi arah yang dilukiskannya, dari komando yang selalu bicara ke komando yang bisa diam, patut diperhatikan siapa pun yang mengelola orang dan teknologi. Organisasi diuji bukan karena seberapa cepat ia memberi perintah, tetapi oleh seberapa baik anggotanya bertindak ketika perintah tidak sampai.
