Kepanikan Adat, Amnesia Sejarah
Panggung teater sosial kita hari ini kembali memutar sebuah lakon komedi yang sukses membuat alis berkerut sekaligus memancing tawa tertahan. Layaknya sebuah naskah sinema tragedi-komedi yang sedang tren, plot utamanya berkisah tentang kepanikan massal di sebuah wilayah luhur hanya gara-gara beredarnya secarik dokumen rencana peresmian balai adat yang diiringi wacana penganugerahan gelar kehormatan kepada warga beragama Buddha. Tiba-tiba saja, tokoh-tokoh berpeci kebesaran dan para mantan pejabat daerah mendadak tampil bak pahlawan kesiangan di depan pelantang suara, memproklamirkan bahwa langit kebudayaan akan segera runtuh menimpa bumi. Mereka bersabda dengan urat leher menegang bahwa rencana keramaian tersebut telah mengobrak-abrik ketenangan batin masyarakat adat setempat.
Sungguh sebuah premis yang sangat sinematik, sebuah gelar adat tiba-tiba menjelma menjadi monster imajiner yang memaksa para penjaga gawang tradisi sibuk mendesak aparat keamanan dan birokrat pemerintahan untuk segera menarik izin rekomendasi serta membubarkan acara. Sambil duduk menyeduh kopi arabika Situjuah dengan proses honey yang manis, atau sekadar menyesap pahit tipis dengan notes asri dari seduhan teh Baruah Gunuang di sudut kedai, mari kita urai benang kusut pemikiran kaum reaksioner ini perlahan-lahan.
Kepanikan kultural ini memunculkan pertanyaan epistemologis yang cukup mendasar. Seberapa rentan dan rapuhnya identitas kebudayaan kita hari ini, sampai-sampai apresiasi kultural kepada seorang tokoh minoritas harus ditanggapi dengan pengerahan wewenang penegak ketertiban? Mengurus ranah filosofi kebudayaan dengan menggunakan instrumen perizinan aparat adalah sebuah ironi yurisprudensi yang teramat menggelitik nalar. Seakan-akan, warisan kearifan lokal yang konon telah teruji melintasi berbagai epos zaman itu, bisa mendadak luntur tak bersisa hanya karena ada sedikit perbedaan cara melipat kedua belah tangan saat sang tamu berdoa.
Para tokoh penolak ini berteriak lantang dengan mengusung satu senjata pamungkas, sebuah adagium sakti yang senantiasa dirapalkan bak mantra setiap kali ada hal yang tak sesuai dengan selera pribadi mereka: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Mereka secara sepihak memvonis bahwa wilayah ini mutlak identik dengan satu corak keyakinan tunggal saja, sehingga segala bentuk atribut atau ritual keagamaan lain otomatis dicap sebagai residu asing yang haram menyentuh struktur konstitusi adat.
Bagi siapa pun yang pernah membedah logika bahasa, klaim tersebut adalah sebuah reduksi makna yang luar biasa tragis. Membedah postulat ini menggunakan pisau linguistik yang tajam akan membawa kita pada ruang pemaknaan yang jauh lebih luas, lebih sejuk, dan tentunya lebih rasional. Terminologi “Kitabullah”, secara harfiah, telanjang, dan jujur, bermakna “kitab-kitab Tuhan”. Perhatikan bentuk etimologisnya yang berarti plural, merengkuh, dan tidak memonopoli. Lalu, dari langit mana datangnya mandat yang memaksa pemaknaan kata ini dikerdilkan secara eksklusif hanya untuk merujuk pada satu teks suci tunggal?
Tafsir etimologis yang inklusif justru mengajarkan kita bahwa “Kitabullah” adalah representasi dari seluruh manifestasi firman dan nilai-nilai kebajikan universal yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada umat manusia melalui berbagai medium di penjuru bumi. Setiap kitab suci yang membawa pesan moralitas, keadilan, welas asih, dan kebenaran mutlak, pada hakikatnya beresonansi dengan frekuensi luhur yang sama. Memaksakan satu tafsir tunggal atas adagium leluhur demi menyingkirkan saudara beda keyakinan bukanlah bentuk pelestarian kebudayaan, melainkan sekadar arogansi tafsir teks. Mengakomodasi tokoh lintas agama yang terbukti memiliki rekam jejak kontribusi ke dalam pelukan struktur adat sejatinya adalah wujud paling konkret dari implementasi ajaran kelangitan itu sendiri. Bukankah Sang Pencipta sengaja mendesain manusia dengan rupa dan keyakinan yang beraneka ragam agar mereka saling mengenal peradaban, bukan saling memboikot acara kebudayaan?
Lebih jauh lagi, kepanikan massal para pemegang palu tradisi ini mengindikasikan adanya penyakit degeneratif berupa amnesia sejarah tingkat kronis. Ingatan kolektif mereka sepertinya telah diformat ulang, layaknya memori perangkat yang sengaja dihapus bersih, lalu dibatasi hanya pada fragmen ingatan pasca-konsensus berdarah di abad ke-19. Mereka menutup mata rapat-rapat pada epos peradaban masa silam yang jauh lebih megah, dinamis, dan kompleks.
Putar kembali pita sejarah ratusan tahun ke belakang, jauh sebelum bedil kaum Padri menyalak di perbukitan, ke era di mana identitas sejatinya dibentuk lewat akulturasi yang mengagumkan. Tanah pusaka ini pernah mencapai puncak peradaban keemasannya di bawah panji kekuasaan seorang monarki besar, Raja Adityawarman. Fakta keras yang tak terbantahkan oleh literatur mana pun mencatat bahwa sang raja penyatu ini bukanlah penganut sistem kepercayaan yang mendominasi saat ini, melainkan seorang praktisi Buddha Vajrayana yang sangat taat. Beliau mendirikan candi, memahat prasasti-prasasti megah, dan mewariskan tata kelola peradaban yang fondasinya masih menyusup dalam silsilah kekuasaan hingga kini. Jejak-jejak luhur peradaban Buddha di pedalaman wilayah ini bukanlah mitos isapan jempol, melainkan batu bata fundamental yang ikut membangun rumah besar kebudayaan yang kita banggakan hari ini.
Menolak pemberian gelar kepada tokoh beragama Buddha dengan dalil “meresahkan dan tidak sesuai falsafah” sama kocaknya dengan seseorang yang membanggakan modifikasi motor custom miliknya yang kencang berkat remap ECU dan baut titanium yang ringan, namun mendadak marah besar saat menyadari bahwa mesin dasar tunggangannya adalah rakitan pabrik dari negara yang tak ia sukai. Menghapus jejak sejarah dan sentuhan peradaban Buddha dari rantai DNA kultural kita adalah sebuah kemustahilan yang dipaksakan. Masa iya, rekam jejak historis sebesar dan semegah peninggalan Adityawarman mendadak ingin dianulir dan dicoret dari basis data kebudayaan hanya demi memuaskan ego sektarian segelintir elite yang kebetulan hari ini bersuara keras?
Di sinilah kita tiba pada titik krusial yang sering kali diselewengkan oleh para demagog budaya. “Konsensus Bukik Marapalam“. Sumpah Satie Bukik Marapalam, yang melahirkan formulasi final Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sering kali dibajak dan diposisikan seolah-olah ia adalah sebuah dekrit genosida kultural untuk membumihanguskan segala anasir pra-Islam. Padahal, jika kita membedah anatomi sejarahnya, piagam ini lahir sebagai sebuah pakta perdamaian resolusi konflik, sebuah kompromi politik-kultural tingkat tinggi untuk mengakhiri pertumpahan darah saudara pada masa Perang Padri.
Sebelum konsensus tersebut lahir, masyarakat berpegang pada postulat Adat Basandi Alua jo Patuik, yang sepenuhnya berlandaskan pada logika hukum alam dan rasionalitas empiris. Ketika pengaruh luar masuk dan memicu ketegangan berdarah, tetua adat dan kaum agama duduk bersama di Puncak Pato untuk merumuskan sebuah sintesis. Bukik Marapalam adalah titik temu diplomasi, bukan titik nol yang menghapus seluruh memori peradaban sebelumnya. Konsensus ini mensyaratkan harmonisasi (syarak mangato, adat mamakai), yang berarti nilai-nilai baru diserap dan dileburkan tanpa harus mencabut akar pohon raksasa kebudayaan yang sudah tertanam berabad-abad sebelumnya, termasuk akar Hindu-Buddha yang membentuk sistem kekerabatan dan stratifikasi sosial awal. Menjadikan Piagam Bukik Marapalam sebagai dalil teologi kebencian untuk menolak keragaman hari ini adalah sebuah penistaan terhadap nalar diplomasi para leluhur yang merumuskannya. Leluhur kita merumuskan piagam itu untuk menghentikan perang saudara, sementara generasi pewarisnya hari ini malah memakai piagam yang sama untuk menciptakan keributan baru atas nama gelar adat. Sungguh sebuah ironi sejarah yang tak tertandingi lucunya.
Sebuah kebudayaan yang agung tidak akan pernah lahir dari rahim keterisolasian yang pengap. Ia tumbuh, mekar, dan mengakar kuat di bumi justru karena kemampuannya dalam menyerap, menginkubasi, dan mengharmonisasikan berbagai arus pengaruh peradaban. Kearifan lokal yang sejati ibarat samudra luas; ia mampu menerima debit air dari sungai peradaban mana pun tanpa harus cemas kehilangan identitas utamanya. Saat sebuah struktur kemasyarakatan bersedia melapangkan dada untuk merangkul dan memberikan ruang kehormatan bagi entitas Buddha, hal itu sama sekali bukan sinyalemen kehancuran peradaban. Sebaliknya, itu adalah demonstrasi kedewasaan sosial tingkat tinggi. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa peradaban ini telah merdeka dari krisis identitas, sehingga ia tidak lagi merasa terancam oleh serpihan perbedaan keyakinan, melainkan merayakannya sebagai sebuah kewajaran sosiologis.
Mari kita tengok fenomena ini dari kacamata masyarakat yang sedang gagap menghadapi pluralitas. Kepanikan yang disuarakan secara teatrikal oleh para orang ebat-ebat penjaga tradisi ini secara tak sadar memantulkan sebuah krisis kepercayaan diri yang kronis. Ketika sekelompok petinggi bereaksi terlalu emosional terhadap stimulasi eksternal yang sepele seperti sekadar upacara penganugerahan atribut adat kepada kawan yang kebetulan berbeda kiblat ibadahnya, itu menandakan ada fondasi psikologis yang rapuh di dalam diri mereka. Jika memang benar nilai-nilai luhur yang mereka agungkan itu begitu kokoh, solid, dan tak tergoyahkan badai zaman, lalu untuk apa ada ketakutan yang begitu rupa? Mengapa harus menyebar wacana bahwa seluruh tatanan adat akan remuk redam hanya karena satu prosesi seremonial belaka? Logika akal sehat akan senantiasa meyakinkan kita bahwa emas murni akan tetap berkilau sebagai emas, kendati ia direndam di dalam lumpur sekalipun. Sayangnya, logika semacam ini lenyap menguap di balai-balai diskusi para pengadil kebudayaan kita.
Falsafah, pepatah, dan petitih warisan leluhur sejatinya diciptakan bukan sebagai pasal-pasal pidana yang kaku untuk membelenggu keluwesan interaksi sosial para pewarisnya. Ia dilahirkan sebagai pedoman navigasi, semacam kompas moral agar peradaban tidak karam saat berlayar di samudra kemajemukan. Tragedi tekstualisasi yang serampangan atas karya sastra luhur inilah yang sedang kita saksikan. Ketika sebuah metafora kultural dibaca dengan kacamata kuda dan kekakuan birokratis, tamatlah riwayat ruh kebudayaan tersebut. Nilai-nilai ilahiah turun bukan untuk menghardik perbedaan, apalagi untuk menekan hak eksistensi sekelompok orang di ruang publik. Nilai tersebut mewujud di bumi untuk mendistribusikan keadilan, menyemai welas asih antarsesama makhluk, dan menenun kedamaian. Menjadikan warisan leluhur dan konsensus masa lalu sebagai alat represi untuk eksklusi sosial adalah sebuah kejahatan linguistik dan pengkhianatan sejarah.
Turbulensi wacana yang memanas belakangan ini pada akhirnya lebih menampakkan wujudnya sebagai pertunjukan perebutan kaveling otoritas tentang siapa yang paling berhak memegang stempel kebenaran, ketimbang sebuah upaya tulus menjaga muruah warisan leluhur. Memberikan panggung dan gelar adat kepada mereka yang terbukti bermasyarakat dengan baik, terlepas dari apa pun latar belakang teologisnya, semestinya dinikmati sebagai ornamen pelengkap yang memperindah struktur arsitektur sosial kita yang majemuk. Peristiwa ini sama sekali tidak pantas diposisikan sebagai ancaman eksistensial yang memaksa birokrasi pemerintahan dan kepolisian untuk turun gelanggang membatalkan perizinan.
Drama kepanikan tak beralasan ini seyogianya menjadi cermin pantul bagi kita semua untuk melihat betapa konyolnya wajah kita saat sedang meradang untuk sesuatu yang pada dasarnya tidak melukai siapa-siapa. Sudah waktunya kita mentertawakan kecemasan-kecemasan buatan ini, sambil kembali menyadari seutuhnya bahwa kebesaran sebuah peradaban justru bermukim pada keluasan ruang tamunya dalam menerima tamu dari berbagai penjuru angin, bukan pada tingginya benteng pembatas yang sengaja dibangun untuk mengurung kewarasan warganya.
Namun begitulah, menata nalar di tengah ingar-bingar masyarakat yang begitu gampang tersulut sentimen murahan ini memang ibarat mencoba meracik rumusan hukum di tengah pasar malam yang bising, memang butuh kesabaran ekstra dan kalibrasi pemikiran yang luar biasa presisi. Hidup di sebuah iklim di mana argumentasi logis kerap kali harus berhadapan dengan pasal-pasal karet pencemaran nama baik, memaksa siapa pun untuk memasang tameng kewaspadaan sebelum melontarkan narasi. Tulisan panjang lebar yang mendedah masa lalu, membongkar sejarah raja-raja masa silam, menguliti etimologi kata, hingga membongkar konstruksi politik Sumpah Satie Bukik Marapalam ini, belum tentu sanggup menyibak pandangan mereka yang sudah terlanjur jatuh cinta pada kebencian. Karena itu, rasanya sangat elok, logis, dan taktis jika saya merangkum dan menutup seluruh rentetan narasi historis dan bedah akademik ini dengan sebuah perlindungan mutlak: bahwa semua komentar, analisis, dan uraian ini murni sekadar menurut keyakinan saya saja… heuheuheu
Berita Terkait
Ekonomi & Bisnis
Mesin Pertumbuhan Baru, Bahan Bakar yang Lama
Ekonomi & Bisnis