Prabowo Tidak Membutuhkan Silsilah untuk Menjadi Muslim

Ada perkembangan menarik dalam cara masyarakat Indonesia membicarakan Prabowo Subianto setelah ia menjadi presiden. Pembicaraan tentang dirinya tidak hanya berkisar pada kebijakan ekonomi, pertahanan, hubungan luar negeri, pembangunan, atau arah pemerintahan, tetapi juga bergerak ke wilayah keberagamaan. Kehadiran buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam memperlihatkan kecenderungan tersebut. Sosok Prabowo tidak semata-mata ditempatkan sebagai seorang politisi dan presiden, tetapi dibaca melalui kategori-kategori moral Islam, seperti keadilan, perdamaian, kesejahteraan, spiritualitas dan keberpihakan kepada masyarakat.

Tidak lama berselang, muncul pula narasi di ruang publik yang mengaitkan Prabowo dengan garis keturunan Walisongo. Narasi genealogis semacam ini perlu ditempatkan secara hati-hati karena klaim mengenai hubungan darah dengan tokoh-tokoh sejarah tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hanya karena beredar luas di media sosial atau dikutip dalam sejumlah tulisan. Pembuktian genealogis membutuhkan sumber sejarah yang dapat diperiksa. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, kemunculannya menarik untuk dikaji karena memperlihatkan cara lain dalam membangun hubungan antara seorang pemimpin politik dan otoritas keagamaan. Jika buku tentang Islam ala Prabowo berusaha membaca keberislaman melalui perjalanan, pemikiran dan perilaku seorang pemimpin, narasi genealogis berusaha memberikan legitimasi melalui asal-usul dan hubungan darah.

Dua kecenderungan tersebut sebenarnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa keislaman seorang presiden perlu terus dijelaskan melalui biografi keagamaan, hubungan dengan tokoh agama, lingkungan pesantren, ataupun silsilah keluarga? Apakah masyarakat sedang berusaha memahami bagaimana seorang pemimpin menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, atau sedang mencari dasar tambahan untuk memperkuat legitimasi moral seorang pemimpin melalui agama?

Pertanyaan ini penting bukan karena keberagamaan seorang presiden tidak boleh dibicarakan. Seorang presiden adalah bagian dari masyarakat, dan kehidupan keagamaan seorang tokoh publik tentu dapat menjadi objek pembicaraan sepanjang ditempatkan secara proporsional. Yang perlu diperhatikan adalah pergeseran dari agama sebagai keyakinan personal menuju agama sebagai sumber legitimasi politik. Ketika seorang pemimpin dibingkai sebagai representasi nilai agama, maka pembicaraan mengenai dirinya tidak lagi berhenti pada wilayah privat. Nilai-nilai yang dilekatkan kepadanya menjadi bagian dari ruang publik dan pada saat yang sama dapat digunakan masyarakat untuk menilai kepemimpinannya.

Di sinilah Islam Ala Prabowo menjadi menarik untuk dibaca. Buku tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai biografi dengan perspektif keagamaan, tetapi juga sebagai sebuah konstruksi mengenai hubungan antara Islam dan kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin politik dibaca melalui konsep keadilan, kesejahteraan, perdamaian, spiritualitas dan kepedulian terhadap masyarakat, pembaca sebenarnya sedang diperkenalkan kepada ukuran tertentu tentang seperti apa kepemimpinan yang dianggap memiliki dimensi keislaman. Karena itu, buku tersebut tidak harus dibaca semata-mata sebagai pujian terhadap seorang tokoh. Ia juga dapat dibaca sebagai sebuah teks yang menyediakan standar moral untuk mendiskusikan kekuasaan.

Konsekuensinya cukup jelas. Jika Islam digunakan untuk membaca seorang pemimpin, maka nilai Islam juga dapat digunakan untuk menguji kepemimpinannya. Ini bukan upaya untuk mengadili iman pribadi seorang presiden. Publik tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kualitas iman seseorang, apalagi memasuki wilayah batin yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhan. Namun, publik memiliki hak untuk menilai tindakan politik seorang pemimpin ketika tindakan tersebut mempunyai akibat terhadap kehidupan masyarakat.

Perbedaan antara kedua hal tersebut sering kali tidak dijaga dengan baik. Keberagamaan personal seseorang berada pada wilayah yang berbeda dengan pertanggungjawaban politiknya. Seorang presiden dapat menjadi seorang Muslim yang taat sekaligus tetap dapat dikritik kebijakannya. Kedekatannya dengan ulama tidak membuat seluruh kebijakan pemerintah otomatis benar. Kehidupan spiritual yang baik juga tidak menghapus kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan. Begitu pula sebaliknya, kritik terhadap kebijakan seorang presiden tidak dapat dengan sendirinya ditafsirkan sebagai kritik terhadap agama yang dianutnya.

Pemisahan semacam ini justru diperlukan agar agama dan demokrasi dapat berjalan secara sehat. Agama dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan politik tanpa menjadikan seorang pemimpin kebal terhadap kritik. Bahkan, ketika agama digunakan sebagai sumber legitimasi moral, standar yang digunakan terhadap kekuasaan semestinya menjadi lebih serius. Seorang pemimpin yang dikaitkan dengan nilai keadilan, amanah dan kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya diberi pengakuan berdasarkan simbol-simbol keagamaan. Nilai-nilai tersebut harus dapat dilihat dalam kebijakan dan praktik pemerintahannya.

Di sinilah konsep Islam sebagai perjalanan menjadi relevan. Islam tidak berhenti pada persoalan identitas yang diperoleh seseorang sejak lahir. Seorang Muslim memang dapat mewarisi lingkungan keluarga, tradisi, bahasa keagamaan, pendidikan dan kebudayaan Islam. Namun, semua itu merupakan titik awal, bukan akhir dari proses keberagamaan. Pengetahuan tentang Islam harus dipelajari, keyakinan harus dihayati, dan nilai-nilai agama harus diterjemahkan ke dalam tindakan.

Pemahaman tersebut sebenarnya mempunyai konsekuensi yang cukup besar ketika diterapkan pada kehidupan seorang pemimpin. Identitas keagamaan dapat melekat pada seseorang sejak lahir, tetapi kualitas moral kepemimpinannya terbentuk melalui keputusan-keputusan yang dibuat sepanjang hidup. Seorang anak tidak otomatis mewarisi kualitas moral orang tuanya. Keturunan seorang ulama tidak otomatis memiliki kapasitas keilmuan seperti leluhurnya. Demikian pula, keturunan tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam tidak otomatis memiliki kualitas spiritual yang sama dengan tokoh tersebut.

Karena itu, nasab perlu ditempatkan pada wilayah yang tepat. Nasab dapat menjelaskan asal-usul seseorang dan mempunyai arti penting dalam sejarah keluarga maupun masyarakat. Namun, nasab tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan ketakwaan seseorang. Hubungan biologis dengan seseorang yang dianggap saleh tidak secara otomatis mentransfer kualitas spiritual orang tersebut kepada keturunannya.

Pernyataan ini bukan berarti nasab tidak penting. Dalam banyak tradisi masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, nasab merupakan bagian dari sejarah sosial dan kebudayaan. Penelitian mengenai silsilah tokoh agama dapat membantu menjelaskan perjalanan intelektual, jaringan ulama, migrasi keluarga, pembentukan komunitas, dan perkembangan institusi keagamaan. Masalahnya muncul ketika fungsi historis tersebut diperluas menjadi klaim moral bahwa seseorang menjadi lebih saleh hanya karena mempunyai hubungan darah dengan tokoh yang dianggap suci atau mulia.

Dalam konteks narasi mengenai hubungan Prabowo dengan Walisongo, perbedaan ini menjadi penting. Apabila sebuah hubungan genealogis ingin dikemukakan sebagai fakta sejarah, tentu diperlukan penelitian dan dokumentasi yang memadai. Tetapi bahkan apabila suatu saat hubungan tersebut dapat dibuktikan, kesimpulan moral yang dapat ditarik darinya tetap terbatas. Hubungan genealogis menjelaskan asal-usul keluarga, bukan kualitas iman seseorang pada masa sekarang.

Di sinilah kita perlu membedakan antara sejarah keluarga dan perjalanan keagamaan. Sejarah keluarga merupakan sesuatu yang diterima seseorang. Perjalanan keagamaan merupakan sesuatu yang harus dijalani. Seorang manusia tidak memilih leluhurnya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri.

Prinsip ini sebenarnya sangat penting dalam Islam karena pertanggungjawaban manusia bersifat personal. Kesalehan orang tua tidak dapat menggantikan kesalehan anak. Demikian pula, kesalahan orang tua tidak otomatis menjadi kesalahan anak. Hubungan darah tidak menghapus tanggung jawab individual. Karena itu, menjadikan nasab sebagai bukti langsung kualitas spiritual seseorang justru berpotensi menyederhanakan gagasan tentang pertanggungjawaban moral yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Dalam politik, persoalannya menjadi lebih kompleks karena nasab dapat berfungsi sebagai simbol legitimasi. Masyarakat tidak hanya membaca seseorang berdasarkan kapasitas administratif dan politiknya, tetapi juga melalui simbol-simbol yang mempunyai makna kultural. Seorang politisi yang mempunyai hubungan dengan pesantren, ulama, organisasi keagamaan atau tokoh sejarah tertentu dapat memperoleh modal simbolik. Modal tersebut tidak selalu buruk. Ia merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun, modal simbolik tetap berbeda dari kualitas kepemimpinan.

Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh modal sosial, budaya dan simbolik. Dalam politik, seseorang dapat memperoleh legitimasi bukan hanya karena sumber daya material, tetapi juga karena reputasi, jaringan, pendidikan, hubungan sosial dan simbol-simbol yang dianggap bernilai oleh masyarakat. Agama dapat menjadi salah satu sumber modal simbolik yang sangat kuat.

Karena itu, ketika seorang pemimpin dibicarakan melalui hubungan genealogis dengan tokoh agama, yang sedang bekerja bukan hanya persoalan sejarah keluarga. Di dalamnya terdapat proses produksi makna. Masyarakat sedang diberi cara tertentu untuk memahami seorang tokoh. Silsilah menjadi salah satu bahasa yang digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki kedekatan tertentu dengan tradisi Islam yang dihormati.

Namun, demokrasi modern membutuhkan bentuk legitimasi yang tidak hanya bergantung pada simbol. Seorang presiden memperoleh legitimasi konstitusional melalui proses politik yang ditentukan oleh sistem negara. Setelah memperoleh jabatan, ia harus mempertanggungjawabkan tindakan pemerintahannya melalui institusi hukum dan politik. Legitimasi elektoral dan konstitusional memiliki mekanisme yang berbeda dari legitimasi moral atau keagamaan.

Masalah muncul apabila berbagai jenis legitimasi tersebut dicampur menjadi satu. Ketika kemenangan politik kemudian diperkuat oleh legitimasi keagamaan, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan mana alasan untuk mendukung seseorang sebagai presiden dan mana penilaian terhadap kehidupan keagamaannya. Padahal keduanya mempunyai ukuran yang berbeda.

Seorang presiden tidak perlu memiliki legitimasi genealogis untuk menjalankan pemerintahan. Ia membutuhkan legitimasi konstitusional, dukungan politik yang sah, kapasitas pemerintahan dan pertanggungjawaban publik. Jika ia seorang Muslim, nilai-nilai agamanya tentu dapat memengaruhi cara ia memandang kehidupan. Tetapi negara tidak dapat diselenggarakan hanya berdasarkan penilaian mengenai kesalehan personal.

Justru karena Indonesia bukan negara teokratis, hubungan agama dan kekuasaan perlu ditempatkan secara proporsional. Agama dapat menjadi sumber inspirasi moral bagi warga negara dan pemimpin. Namun, keputusan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda.

Prinsip tersebut membuat pembicaraan tentang Islam seorang presiden menjadi lebih menarik. Kita tidak perlu bertanya apakah seorang presiden cukup Islami berdasarkan ukuran personal yang sulit diverifikasi. Pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana nilai-nilai yang disebut sebagai nilai Islam diterjemahkan ke dalam kepemimpinan publik.

Misalnya, apabila keadilan menjadi salah satu nilai utama yang digunakan untuk membaca kepemimpinan, maka kita dapat membicarakan bagaimana keadilan diwujudkan dalam kebijakan publik. Kita dapat melihat bagaimana negara memperlakukan kelompok yang berbeda, bagaimana hukum diterapkan, bagaimana sumber daya publik dialokasikan, dan bagaimana pemerintah merespons kritik.

Demikian pula dengan amanah. Dalam kehidupan personal, amanah dapat dipahami sebagai sifat dapat dipercaya. Dalam pemerintahan, amanah mempunyai konsekuensi institusional. Ia berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan penggunaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak cukup dinilai amanah berdasarkan pengakuan pribadi atau citra yang dibangun di ruang publik. Sistem pemerintahan harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawasi penggunaan kewenangan.

Hal yang sama berlaku untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak dapat berhenti sebagai tema dalam pidato atau buku. Ia mempunyai indikator sosial dan ekonomi yang dapat diamati. Tingkat kemiskinan, daya beli, lapangan pekerjaan, harga pangan, akses pendidikan, kualitas pelayanan publik dan distribusi pembangunan merupakan bagian dari kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Jika sebuah pemerintahan ingin dibaca melalui perspektif Islam, indikator-indikator tersebut menjadi relevan bukan untuk mengukur kadar iman seorang presiden, melainkan untuk menguji apakah nilai yang dikaitkan dengan kepemimpinannya mempunyai konsekuensi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Di sinilah hubungan antara agama dan kebijakan publik menjadi penting. Agama memberikan prinsip moral, sedangkan kebijakan publik memberikan bentuk konkret dari keputusan politik. Keadilan, misalnya, tidak hanya menjadi konsep abstrak. Dalam pemerintahan, keadilan berkaitan dengan siapa yang memperoleh akses, siapa yang menanggung beban, siapa yang mendapatkan perlindungan, dan siapa yang mungkin tertinggal akibat sebuah kebijakan.

Karena itu, pembicaraan mengenai kaum lemah juga tidak seharusnya berhenti pada penyebutan istilah mustadh’afin. Istilah tersebut mempunyai sejarah panjang dalam pemikiran Islam dan menunjuk pada persoalan ketidakberdayaan manusia. Ketika konsep tersebut dibawa ke dalam politik modern, pertanyaannya menjadi konkret: bagaimana negara memperlakukan kelompok yang mempunyai posisi tawar rendah?

Di sinilah ukuran keberislaman seorang pemimpin tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan. Kekuasaan menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan siapa yang harus menerima akibat keputusan tersebut. Seorang pemimpin mungkin mempunyai niat baik, tetapi sistem pemerintahan tetap membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya bergantung pada niat.

Niat adalah persoalan moral personal. Kebijakan adalah persoalan publik.

Keduanya penting, tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan.

Seorang pemimpin mungkin mengatakan bahwa sebuah kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat. Pernyataan itu perlu dihormati sebagai maksud politik, tetapi publik tetap mempunyai hak untuk memeriksa akibat kebijakan tersebut. Jika hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, pemerintah perlu menjelaskan, mengevaluasi dan, apabila diperlukan, memperbaikinya.

Dalam kerangka inilah kritik politik sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat. Kritik bukan berarti permusuhan. Kritik diperlukan agar kekuasaan tidak hanya mendengar dirinya sendiri.

Hubungan antara kritik dan agama menjadi semakin penting ketika seorang pemimpin dibingkai dengan identitas religius. Ada risiko bahwa kritik terhadap pemimpin secara perlahan dipersepsikan sebagai kritik terhadap agama. Ini merupakan kekeliruan kategoris. Pemerintah bukan agama. Presiden bukan agama. Partai politik bukan agama. Bahkan seorang ulama sekalipun tetap bukan representasi sempurna dari agama.

Membuat pembedaan tersebut bukan berarti mengurangi penghormatan terhadap agama. Justru sebaliknya, pembedaan itu diperlukan agar agama tidak dibebani oleh seluruh keputusan politik seorang manusia.

Jika sebuah kebijakan pemerintah dianggap keliru, kritik terhadap kebijakan tersebut tidak otomatis menjadi kritik terhadap Islam hanya karena pemerintah menggunakan narasi Islam. Begitu pula, apabila seorang presiden menjalankan ibadah atau mempunyai hubungan baik dengan tokoh agama, hal tersebut tidak menjadikan kebijakannya berada di luar jangkauan kritik publik.

Demokrasi membutuhkan pemisahan tersebut.

Agama dapat memberikan orientasi moral kepada seorang pemimpin, tetapi institusi negara tetap membutuhkan hukum dan mekanisme pengawasan. Pemimpin dapat memperoleh inspirasi dari ajaran agama, tetapi kebijakannya tetap harus dapat diuji secara rasional dan empiris. Seorang presiden dapat memiliki keyakinan pribadi yang kuat, tetapi ia tetap memimpin warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beragam.

Karena itu, saya kira cara terbaik membaca Islam Ala Prabowo bukan dengan bertanya apakah buku itu berhasil membuktikan bahwa Prabowo adalah seorang pemimpin yang Islami. Pertanyaan tersebut terlalu luas dan sulit diverifikasi. Kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana sekaligus lebih produktif: nilai-nilai Islam apa yang digunakan buku tersebut untuk menjelaskan kepemimpinan Prabowo, dan apakah nilai-nilai itu dapat digunakan sebagai kerangka untuk membaca kebijakan pemerintahannya?

Pertanyaan tersebut mengubah posisi pembaca dari penerima narasi menjadi penguji narasi.

Jika buku mengemukakan keadilan sebagai salah satu ciri kepemimpinan, maka keadilan menjadi sesuatu yang dapat didiskusikan. Jika buku mengemukakan kesejahteraan rakyat, maka kesejahteraan menjadi indikator yang dapat dilihat. Jika buku mengemukakan perdamaian, maka kebijakan yang berkaitan dengan perdamaian dapat dianalisis. Jika buku berbicara tentang spiritualitas, maka kita dapat mendiskusikan bagaimana nilai spiritual diterjemahkan ke dalam etika kepemimpinan.

Dengan cara tersebut, buku tidak harus diposisikan sebagai dokumen yang harus diterima atau ditolak secara keseluruhan. Ia dapat dibaca sebagai sebuah teks yang menghasilkan klaim tentang hubungan antara agama dan kekuasaan. Klaim tersebut kemudian dapat diuji melalui realitas.

Cara membaca semacam ini juga membuat kita terhindar dari jebakan personalisasi politik. Politik Indonesia terlalu sering bergerak dari pembahasan mengenai institusi menuju pembahasan mengenai tokoh. Seorang pemimpin dipuji sebagai pribadi, kemudian seluruh kebijakan yang berkaitan dengannya ikut dibaca melalui karakter personal tersebut. Sebaliknya, seorang pemimpin dapat dicitrakan buruk sehingga seluruh kebijakannya ditolak tanpa pemeriksaan yang memadai.

Pendekatan semacam itu tidak cukup untuk demokrasi yang matang.

Kita membutuhkan cara membaca politik yang lebih institusional. Seorang presiden harus dinilai melalui kebijakan, institusi, proses pengambilan keputusan dan dampak pemerintahan. Karakter personal tentu relevan, tetapi tidak boleh menggantikan evaluasi terhadap sistem.

Agama dapat memperkaya evaluasi tersebut dengan memberikan dimensi etis. Namun, agama tidak boleh menggantikan proses pembuktian.

Dalam persoalan nasab, prinsip yang sama berlaku. Jika terdapat klaim mengenai hubungan seseorang dengan Walisongo, klaim tersebut harus diperlakukan sebagai klaim sampai tersedia bukti yang memadai. Penelitian sejarah mempunyai metode sendiri. Ia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengulangan informasi di media sosial.

Tetapi bahkan apabila penelitian sejarah pada akhirnya mengkonfirmasi hubungan genealogis tersebut, posisi kita terhadap keislaman seseorang seharusnya tidak berubah secara mendasar. Nasab dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah keluarga, tetapi kualitas keberagamaan tetap harus dikaitkan dengan perjalanan hidup orang yang bersangkutan.

Ini penting karena kecenderungan menghubungkan kesalehan dengan garis keturunan bukan persoalan baru. Dalam banyak masyarakat, garis keturunan sering menjadi sumber otoritas. Seseorang dianggap mempunyai kedudukan tertentu karena berasal dari keluarga tertentu. Dalam situasi tertentu, mekanisme tersebut dapat menjaga kesinambungan tradisi. Namun, dalam masyarakat demokratis, otoritas genealogis tidak dapat menggantikan kompetensi dan pertanggungjawaban.

Apalagi ketika objeknya adalah presiden.

Presiden bukan pemimpin keluarga atau pemimpin komunitas keagamaan tertentu. Ia adalah kepala negara yang bertanggung jawab kepada seluruh warga negara. Karena itu, ukuran kepemimpinannya harus mampu menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memiliki hubungan identitas tertentu dengannya.

Di sini terdapat perbedaan penting antara kepemimpinan religius dan kepemimpinan negara. Seorang ulama mungkin memperoleh otoritas melalui keilmuan, tradisi keagamaan, pengakuan komunitas dan reputasi moral. Presiden memperoleh kewenangan melalui konstitusi dan sistem politik. Kedua bentuk otoritas tersebut dapat berinteraksi, tetapi tidak dapat disamakan.

Seorang presiden boleh mendengarkan nasihat ulama. Ia boleh berdialog dengan pesantren dan organisasi keagamaan. Ia boleh menjadikan nilai agama sebagai sumber pertimbangan moral. Tetapi keputusan negara tetap harus dapat dijelaskan melalui prinsip yang dapat diterima oleh seluruh warga negara.

Itulah sebabnya diskusi mengenai Islam dan Prabowo seharusnya tidak hanya diarahkan pada pertanyaan tentang apakah Prabowo seorang Muslim. Pertanyaan tersebut sudah memiliki jawaban identitas yang jelas. Yang lebih menarik adalah bagaimana seorang pemimpin yang beragama Islam memahami tanggung jawab politiknya dalam negara yang plural.

Dalam hal ini, agama justru dapat memberikan kontribusi penting. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, perlindungan terhadap yang lemah, penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab sosial dapat menjadi sumber etika politik. Tantangannya adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.

Persoalan penerjemahan inilah yang sering hilang ketika agama terlalu banyak dibicarakan dalam bentuk simbol.

Masyarakat dapat dengan mudah melihat seseorang memakai simbol keagamaan. Masyarakat juga dapat melihat siapa saja yang hadir dalam sebuah pertemuan. Masyarakat dapat membaca siapa yang menulis sebuah buku dan bagaimana seseorang digambarkan. Tetapi kualitas sebuah kebijakan membutuhkan pemeriksaan yang lebih panjang.

Karena itu, ukuran keislaman seorang pemimpin tidak seharusnya dipersempit menjadi persoalan citra. Citra dapat dibentuk. Narasi dapat disusun. Buku dapat memberikan interpretasi. Media dapat memperkuat suatu gambaran. Silsilah dapat menghasilkan asosiasi historis. Semua itu mempunyai pengaruh dalam politik, tetapi tidak cukup untuk menggantikan evaluasi terhadap tindakan.

Pada akhirnya, masyarakat harus kembali kepada sesuatu yang lebih konkret: bagaimana kekuasaan digunakan.

Kekuasaan adalah ruang yang memperlihatkan konsekuensi dari nilai yang diyakini seseorang. Ketika seorang pemimpin memiliki kewenangan besar, keputusan moral tidak lagi hanya memengaruhi dirinya. Keputusan tersebut dapat memengaruhi kehidupan banyak orang. Karena itu, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan.

Di sinilah saya kira konsep amanah dalam Islam mempunyai relevansi yang kuat dengan demokrasi modern. Amanah tidak cukup dipahami sebagai karakter pribadi. Dalam pemerintahan, amanah juga berarti kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan melalui institusi. Kekuasaan yang amanah bukan hanya kekuasaan yang dijalankan oleh orang baik, tetapi kekuasaan yang mempunyai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan koreksi ketika kesalahan terjadi.

Ini juga menjelaskan mengapa kebebasan kritik penting. Jika seorang pemimpin benar-benar memiliki orientasi terhadap kebaikan publik, kritik seharusnya tidak diperlakukan sebagai ancaman terhadap legitimasi agama. Kritik dapat menjadi sumber informasi mengenai kegagalan kebijakan.

Tidak semua kritik benar.

Tidak semua kritik adil.

Tidak semua kritik harus diikuti pemerintah.

Tetapi masyarakat harus tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik.

Di sinilah demokrasi dan etika agama dapat saling bertemu. Demokrasi menyediakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, sementara agama menyediakan alasan moral mengapa kekuasaan harus dikendalikan.

Kekuasaan yang terlalu percaya kepada dirinya sendiri akan mudah kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kesalahan. Sebaliknya, kekuasaan yang memiliki mekanisme koreksi dapat belajar dari kesalahan tanpa harus kehilangan legitimasi.

Karena itu, jika konsep Islam hendak digunakan untuk membaca kepemimpinan Prabowo, maka pertanyaan tentang kritik, akuntabilitas dan koreksi menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

Kita juga perlu menghindari cara berpikir yang menganggap pemimpin religius harus selalu benar. Justru karena manusia tetap manusia, tidak ada pemimpin yang terbebas dari kemungkinan salah. Islam tidak memberikan seseorang kekebalan moral hanya karena ia Muslim, sebagaimana jabatan presiden tidak memberikan kekebalan politik terhadap evaluasi publik.

Maka pembicaraan tentang Islam ala Prabowo seharusnya tidak diarahkan untuk mencari kesimpulan bahwa seorang pemimpin “sudah Islami” atau “belum Islami”. Kategori tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Yang lebih produktif adalah membicarakan sejauh mana nilai-nilai tertentu yang diklaim sebagai nilai Islam tercermin dalam praktik kepemimpinan.

Pendekatan ini juga memungkinkan kita menjaga batas antara penilaian politik dan penghakiman agama. Kita tidak perlu mengukur kualitas iman seseorang. Kita cukup mengukur konsekuensi kebijakannya.

Jika sebuah kebijakan diklaim bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kita dapat menguji dampaknya.

Jika sebuah kebijakan diklaim menciptakan keadilan, kita dapat memeriksa distribusi manfaat dan bebannya.

Jika sebuah kebijakan diklaim melindungi kelompok lemah, kita dapat melihat apakah kelompok tersebut benar-benar memperoleh perlindungan.

Jika pemerintah berbicara tentang persatuan, kita dapat melihat bagaimana kelompok yang berbeda diperlakukan.

Jika pemerintah berbicara tentang amanah, kita dapat melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijalankan.

Inilah cara membuat agama mempunyai konsekuensi publik tanpa menjadikan agama sebagai alat legitimasi yang tidak dapat disentuh.

Persoalan ini sebenarnya lebih besar daripada Prabowo. Apa yang sedang kita bicarakan adalah masa depan hubungan agama dan politik di Indonesia. Indonesia akan terus memiliki pemimpin yang beragama. Politisi akan terus menggunakan bahasa agama. Tokoh agama akan terus berinteraksi dengan kekuasaan. Masyarakat akan terus tertarik pada latar belakang keagamaan para pemimpin.

Karena itu, kita membutuhkan kerangka yang matang untuk membaca hubungan tersebut.

Kerangka itu tidak harus sekuler dalam arti mengeluarkan agama dari ruang publik. Tetapi juga tidak boleh menjadikan agama sebagai sumber kekebalan politik.

Agama dapat hadir dalam politik sebagai sumber etika.

Politik dapat menerima kontribusi moral agama.

Namun, setiap kebijakan tetap harus dapat diperiksa.

Setiap pemimpin tetap harus dapat dikritik.

Setiap klaim tetap harus dapat diuji.

Dan setiap kekuasaan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika prinsip tersebut diterima, maka narasi mengenai nasab sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan yang berlebihan. Kita dapat menghargai sejarah tanpa mengubahnya menjadi alat untuk menentukan kualitas iman. Kita dapat meneliti silsilah tanpa menjadikannya sebagai sertifikat moral.

Hal yang sama berlaku terhadap buku. Kita dapat menghargai upaya penulis untuk membaca seorang pemimpin melalui perspektif Islam tanpa menjadikan buku tersebut sebagai kesimpulan final mengenai keislaman tokoh yang dibahas.

Buku adalah interpretasi.

Sejarah adalah penelitian.

Silsilah adalah bagian dari asal-usul.

Kepemimpinan adalah praktik.

Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri.

Masalah muncul ketika satu wilayah digunakan untuk menggantikan wilayah yang lain.

Ketika silsilah digunakan untuk menggantikan akhlak, terjadi kekeliruan.

Ketika buku digunakan untuk menggantikan evaluasi terhadap kebijakan, terjadi kekeliruan.

Ketika simbol digunakan untuk menggantikan pertanggungjawaban, terjadi kekeliruan.

Dan ketika agama digunakan untuk menggantikan mekanisme demokrasi, persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Karena itu, saya melihat gagasan “Islam sebagai perjalanan” justru memberikan jalan keluar dari perdebatan tersebut. Islam sebagai perjalanan tidak menolak sejarah keluarga, tetapi menempatkannya secara proporsional. Ia tidak menolak identitas, tetapi tidak menganggap identitas sebagai akhir dari proses. Ia tidak menolak simbol, tetapi tidak menjadikan simbol sebagai ukuran utama. Ia juga tidak menolak hubungan agama dengan politik, tetapi menuntut agar nilai agama benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan.

Dalam kerangka itu, seorang pemimpin tidak perlu dibuktikan lebih Islami melalui darah leluhurnya. Ia juga tidak perlu dianggap kurang Islami karena tidak mempunyai garis keturunan tertentu. Yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Ini juga merupakan cara yang lebih adil dalam menilai siapa pun.

Bayangkan jika ukuran nasab dijadikan ukuran utama. Maka seseorang yang lahir dari keluarga religius akan memperoleh keuntungan moral sebelum melakukan apa pun. Sebaliknya, seseorang yang lahir dari keluarga biasa akan memulai dengan posisi yang lebih rendah. Padahal kualitas manusia tidak bekerja seperti itu.

Manusia mempunyai kapasitas untuk berubah.

Pendidikan dapat mengubah seseorang.

Pengalaman dapat mengubah seseorang.

Kegagalan dapat mengubah seseorang.

Pertobatan dapat mengubah seseorang.

Tanggung jawab dapat mengubah seseorang.

Kekuasaan juga dapat mengubah seseorang.

Karena itu, perjalanan hidup jauh lebih kompleks daripada silsilah.

Dalam politik, kompleksitas tersebut semakin besar karena seorang pemimpin berhadapan dengan banyak kepentingan. Ia harus mengambil keputusan dalam situasi yang sering kali tidak ideal. Tidak semua kebijakan mempunyai pilihan yang sepenuhnya baik. Terkadang pemerintah harus memilih antara beberapa alternatif yang masing-masing mempunyai konsekuensi.

Karena itu, penilaian terhadap pemimpin juga tidak seharusnya didasarkan pada kesempurnaan. Tidak ada pemerintahan yang bebas dari masalah. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas proses pengambilan keputusan, transparansi, keterbukaan terhadap koreksi dan kemampuan mengurangi dampak negatif dari kebijakan.

Pendekatan semacam itu jauh lebih realistis daripada mencari pemimpin yang “sempurna secara Islami”.

Politik adalah ruang kompromi dan keputusan. Agama memberikan prinsip, tetapi penerapannya membutuhkan kebijaksanaan. Karena itu, pembicaraan mengenai Islam dalam politik harus mampu membedakan antara prinsip normatif dan implementasi kebijakan.

Keadilan, misalnya, adalah prinsip. Tetapi bagaimana keadilan diterapkan dalam kebijakan ekonomi membutuhkan perdebatan mengenai data, anggaran, distribusi, insentif dan dampak sosial. Amanah adalah prinsip, tetapi penerapannya membutuhkan sistem administrasi, pengawasan dan transparansi. Kepedulian kepada kaum lemah adalah prinsip, tetapi kebijakan perlindungan sosial membutuhkan desain program dan evaluasi.

Inilah alasan mengapa pembicaraan agama dan politik tidak cukup hanya dengan bahasa moral. Ia juga membutuhkan analisis kebijakan.

Seorang akademisi yang membicarakan agama dan kekuasaan harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam dua ekstrem. Di satu sisi, ia tidak boleh mengubah agama menjadi sekadar simbol politik. Di sisi lain, ia juga tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa nilai agama memang memengaruhi cara masyarakat memahami kepemimpinan.

Tugas analisis justru berada di antara keduanya: menjelaskan bagaimana agama bekerja dalam ruang politik tanpa menjadikan agama sebagai alat pembenaran otomatis terhadap kekuasaan.

Karena itu, saya kira narasi mengenai Prabowo dan Islam seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas diskusi publik. Kita dapat membicarakan bagaimana masyarakat Muslim Indonesia memahami kepemimpinan. Kita dapat membicarakan mengapa nasab masih mempunyai daya simbolik yang kuat. Kita dapat membicarakan bagaimana buku biografi keagamaan membentuk citra politik. Kita dapat membicarakan hubungan antara ulama dan negara. Kita dapat membicarakan bagaimana nilai agama diterjemahkan menjadi kebijakan.

Namun, seluruh pembicaraan itu sebaiknya kembali kepada pertanyaan tentang tindakan.

Dalam politik modern, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin dengan identitas yang mereka kenali. Mereka membutuhkan institusi yang bekerja. Mereka membutuhkan hukum yang dapat dipercaya. Mereka membutuhkan pelayanan publik. Mereka membutuhkan ekonomi yang memberikan kesempatan. Mereka membutuhkan keamanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Mereka membutuhkan perlindungan ketika berada dalam posisi yang lemah.

Semua kebutuhan tersebut merupakan bagian dari pengalaman nyata warga negara.

Seorang rakyat miskin tidak menyelesaikan persoalannya hanya dengan mengetahui bahwa presidennya memiliki silsilah tertentu. Seorang pekerja tidak otomatis memperoleh upah yang lebih baik karena presiden dekat dengan ulama. Seorang petani tidak otomatis mendapatkan perlindungan karena pemimpinnya digambarkan memiliki spiritualitas yang tinggi.

Pada akhirnya, mereka membutuhkan kebijakan.

Itulah sebabnya hubungan antara Islam dan kekuasaan harus selalu dikembalikan kepada kemaslahatan publik. Jika agama dipakai sebagai sumber nilai untuk kepemimpinan, maka hasil akhirnya seharusnya dapat dirasakan dalam cara negara memperlakukan manusia.

Di sini kita dapat memahami mengapa konsep rahmatan lil ‘alamin sering menjadi penting dalam diskursus Islam. Tetapi istilah tersebut juga tidak boleh berhenti menjadi slogan. Jika agama berbicara tentang rahmat, maka pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan negara memperlakukan manusia. Apakah kebijakan tersebut memberikan perlindungan, kesempatan dan martabat, atau justru menghasilkan kelompok yang semakin rentan?

Pertanyaan tersebut dapat diajukan kepada pemerintahan mana pun.

Tidak ada perlakuan khusus karena seorang pemimpin memiliki identitas agama tertentu.

Justru inilah cara menjaga agama dari politisasi berlebihan.

Jika nilai Islam benar-benar universal, ia seharusnya mampu digunakan untuk menilai siapa pun, termasuk pemimpin yang dekat dengan komunitas Muslim sendiri. Standar moral yang hanya digunakan untuk mengkritik lawan politik tetapi berhenti ketika berhadapan dengan orang yang didukung merupakan standar yang tidak konsisten.

Dalam hal ini, masyarakat Muslim mempunyai tanggung jawab intelektual yang besar. Jangan sampai kecintaan terhadap seorang pemimpin membuat kemampuan kritis terhadap kekuasaan menjadi lemah. Seorang Muslim dapat mendukung seorang pemimpin secara politik sekaligus tetap kritis terhadap kebijakannya. Dukungan politik tidak harus berarti penerimaan tanpa syarat.

Begitu pula, seseorang dapat mengkritik kebijakan seorang presiden tanpa harus menolak identitas keagamaannya.

Kedewasaan politik terletak pada kemampuan membedakan kedua hal tersebut.

Maka saya kira kita perlu mengubah cara bertanya. Daripada bertanya apakah Prabowo memiliki nasab tertentu, lebih produktif jika kita bertanya bagaimana ia menggunakan kekuasaan. Daripada bertanya apakah seorang presiden cukup religius berdasarkan simbol, lebih produktif jika kita bertanya apakah kebijakannya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dikaitkan dengan religiusitas tersebut.

Pertanyaan seperti ini tidak menghilangkan agama dari politik. Justru menempatkan agama pada posisi yang lebih substantif.

Agama tidak lagi menjadi hiasan identitas.

Agama menjadi sumber etika.

Tetapi etika membutuhkan pembuktian dalam tindakan.

Karena itu, keislaman seorang pemimpin tidak seharusnya diperlakukan sebagai status yang selesai. Ia harus dipahami sebagai proses yang terus berlangsung. Seorang Muslim terus berhadapan dengan pilihan moral. Seorang pemimpin menghadapi pilihan moral dalam skala yang jauh lebih besar karena keputusan yang dibuatnya memengaruhi masyarakat.

Jika ia benar-benar menjadikan Islam sebagai sumber nilai, maka perjalanan keberagamaannya akan tercermin dalam cara ia menghadapi kekuasaan: bagaimana ia memperlakukan orang yang berbeda, bagaimana ia menerima kritik, bagaimana ia menggunakan sumber daya negara, bagaimana ia mengambil keputusan dalam situasi sulit dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuatnya.

Tentu saja tidak mungkin publik menyimpulkan kualitas spiritual seseorang hanya berdasarkan kebijakan politik. Politik tidak dapat menjadi alat untuk mengukur iman. Tetapi kebijakan dapat menjadi bahan untuk menguji konsistensi antara nilai yang diklaim dengan praktik yang terlihat.

Pembedaan ini sangat penting agar kita tidak jatuh pada penghakiman agama.

Seorang pemimpin dapat mempunyai iman yang sangat kuat tetapi membuat kebijakan yang salah. Seorang pemimpin dapat mempunyai kehidupan spiritual yang baik tetapi gagal dalam administrasi. Sebaliknya, sebuah kebijakan dapat menghasilkan manfaat publik tanpa memungkinkan kita menyimpulkan kualitas iman pribadi pembuatnya.

Karena itu, evaluasi publik seharusnya berfokus pada apa yang memang dapat dinilai.

Kebijakan.

Institusi.

Proses.

Dampak.

Akuntabilitas.

Sementara kualitas iman seseorang tetap menjadi wilayah yang tidak dapat kita klaim sebagai milik kita untuk menghakimi.

Di sinilah gagasan Islam sebagai perjalanan menjadi penting secara filosofis sekaligus politik. Ia mengingatkan bahwa keberagamaan tidak selesai pada identitas dan tidak dapat disederhanakan menjadi warisan biologis. Seseorang menerima banyak hal dari keluarganya, tetapi ia tetap harus menjalani kehidupan moralnya sendiri.

Dalam konteks seorang pemimpin, perjalanan tersebut bertemu dengan kekuasaan. Kekuasaan memberikan ujian yang tidak dihadapi manusia biasa dalam skala yang sama. Karena itu, pembicaraan mengenai keberislaman seorang pemimpin seharusnya tidak berhenti pada asal-usulnya, tetapi bergerak menuju tanggung jawabnya.

Kita boleh meneliti silsilah Prabowo.

Kita boleh membaca buku tentang Islam ala Prabowo.

Kita boleh mendiskusikan hubungan Prabowo dengan ulama dan organisasi keagamaan.

Kita boleh mengkaji bagaimana narasi keislaman dibangun dalam ruang politik.

Tetapi semua itu seharusnya menjadi pintu masuk menuju diskusi yang lebih penting tentang bagaimana agama berhubungan dengan kekuasaan.

Jika tidak, kita hanya akan sibuk membicarakan identitas tanpa membicarakan substansi.

Kita akan sibuk membicarakan siapa leluhurnya tanpa membicarakan bagaimana ia memimpin.

Kita akan sibuk membicarakan simbol tanpa membicarakan kebijakan.

Kita akan sibuk membicarakan citra tanpa membicarakan akibat.

Padahal demokrasi membutuhkan sesuatu yang lebih konkret.

Rakyat membutuhkan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Negara membutuhkan institusi yang dapat mengoreksi kekuasaan.

Dan agama, jika hendak hadir dalam kehidupan politik, seharusnya memberikan orientasi moral agar kekuasaan tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya.

Karena itu, saya tidak melihat kebutuhan untuk menentukan apakah Prabowo “lebih Islami” karena mempunyai hubungan genealogis dengan tokoh agama tertentu. Bahkan jika suatu klaim genealogis dapat dibuktikan, ia tetap tidak menyelesaikan persoalan tentang kualitas kepemimpinan. Nasab dapat menjelaskan masa lalu keluarga, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian terhadap keputusan politik seseorang pada masa sekarang.

Begitu pula sebuah buku dapat menawarkan interpretasi mengenai kehidupan keagamaan seorang pemimpin, tetapi buku tersebut tidak dapat menggantikan proses evaluasi publik.

Justru apabila buku tersebut menempatkan keadilan, amanah, kesejahteraan, perdamaian dan kemanusiaan sebagai nilai penting dalam membaca kepemimpinan Prabowo, maka nilai-nilai tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih serius kepada pemerintahannya.

Pertanyaannya bukan apakah buku itu benar atau salah secara keseluruhan.

Pertanyaannya adalah apakah standar moral yang dikemukakan di dalamnya dapat ditemukan dalam realitas politik.

Jika dapat ditemukan, masyarakat mempunyai alasan untuk mengapresiasinya.

Jika belum terlihat, masyarakat mempunyai alasan untuk mempertanyakannya.

Jika terdapat kontradiksi, kontradiksi itu dapat menjadi bahan kritik.

Begitulah seharusnya teks politik dibaca dalam masyarakat demokratis.

Bukan sebagai kitab yang memberikan kesimpulan final, tetapi sebagai bagian dari perdebatan publik yang dapat diuji.

Hal yang sama berlaku terhadap narasi genealogis. Jika ada klaim bahwa seorang pemimpin memiliki hubungan dengan Walisongo, klaim tersebut dapat diteliti. Sejarawan dapat memeriksa sumbernya. Peneliti dapat membandingkan dokumen. Publik dapat menunggu hasil penelitian. Tetapi tidak perlu menjadikan klaim tersebut sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang lebih atau kurang bertakwa.

Sebab Islam tidak bekerja melalui mekanisme pewarisan biologis semacam itu.

Seseorang dapat mewarisi nama.

Seseorang dapat mewarisi tradisi.

Seseorang dapat mewarisi sejarah keluarga.

Tetapi ia tetap harus menjalani perjalanan moralnya sendiri.

Dalam politik, prinsip tersebut semakin relevan. Seorang pemimpin tidak dapat menjalankan negara dengan modal sejarah keluarganya. Ia membutuhkan kemampuan membuat keputusan, membangun institusi, mengelola konflik, menjaga kepentingan publik dan menerima pertanggungjawaban.

Pada akhirnya, rakyat akan menilai pemerintah bukan berdasarkan panjang atau pendeknya silsilah presiden, tetapi berdasarkan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan mereka.

Ini bukan berarti rakyat tidak peduli terhadap agama.

Justru karena masyarakat Indonesia sangat religius, agama mempunyai tempat yang penting dalam pembentukan moral publik. Tetapi penghormatan terhadap agama tidak mengharuskan masyarakat menangguhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan.

Sebaliknya, masyarakat dapat menggunakan nilai agama untuk memperkuat kritik terhadap kekuasaan.

Jika keadilan adalah nilai agama, kritik terhadap ketidakadilan menjadi bagian dari tanggung jawab moral.

Jika amanah adalah nilai agama, tuntutan terhadap akuntabilitas menjadi bagian dari tanggung jawab moral.

Jika perlindungan terhadap kaum lemah adalah nilai agama, perhatian terhadap kelompok rentan menjadi bagian dari tanggung jawab moral.

Jika martabat manusia adalah nilai agama, perlakuan negara terhadap setiap warga harus menjadi perhatian.

Dengan cara tersebut, agama tidak menjadi alat untuk menyucikan kekuasaan. Agama menjadi salah satu sumber etika untuk membatasi kekuasaan.

Menurut saya, inilah pembacaan yang lebih penting terhadap hubungan Islam dan Prabowo. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk menentukan apakah seorang presiden memiliki kadar kesalehan tertentu yang tidak mungkin kita ukur secara langsung. Yang dapat kita lakukan adalah membaca nilai yang dikaitkan dengan kepemimpinannya dan menguji bagaimana nilai tersebut bekerja dalam pemerintahan.

Dengan pendekatan tersebut, pembicaraan menjadi lebih objektif. Kita tidak sedang memuji atau mencela pribadi. Kita sedang membicarakan sebuah gagasan tentang kepemimpinan.

Dan gagasan tentang kepemimpinan memang harus dapat diuji.

Jika seseorang disebut adil, kita dapat membicarakan kebijakan keadilannya.

Jika disebut amanah, kita dapat membicarakan pertanggungjawabannya.

Jika disebut dekat dengan rakyat, kita dapat membicarakan kebijakan sosialnya.

Jika disebut menjunjung perdamaian, kita dapat membicarakan orientasi politik luar negerinya.

Jika disebut memperjuangkan kesejahteraan, kita dapat melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inilah bentuk evaluasi yang seharusnya berkembang dalam masyarakat yang demokratis sekaligus religius.

Kita tidak perlu memilih antara agama dan kritik.

Kita tidak perlu memilih antara menghormati pemimpin dan mengawasi kekuasaan.

Keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

Seorang warga negara dapat menghormati agama seorang presiden dan tetap mengkritik kebijakannya.

Seorang Muslim dapat menghormati seorang pemimpin Muslim dan tetap meminta pertanggungjawaban pemerintahannya.

Seorang pembaca dapat menghargai sebuah buku dan tetap menguji argumen di dalamnya.

Seorang masyarakat dapat menghormati sejarah Walisongo tanpa menganggap setiap klaim genealogis sebagai bukti ketakwaan seseorang.

Pemisahan semacam ini justru membuat ruang publik menjadi lebih sehat.

Kita tidak sedang mengurangi makna agama. Kita sedang menghindarkan agama dari beban untuk membenarkan setiap tindakan politik seorang manusia.

Kita juga tidak sedang merendahkan nasab. Kita sedang mengembalikan nasab kepada fungsi historisnya.

Dan kita tidak sedang menyerang seorang presiden. Kita sedang mempertanyakan cara masyarakat membangun legitimasi moral terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya, persoalan yang lebih besar bukanlah apakah seorang presiden memiliki hubungan darah dengan seorang wali atau tokoh agama. Persoalannya adalah bagaimana kita memahami hubungan antara identitas, iman dan kekuasaan.

Identitas dapat diwariskan.

Tradisi dapat diwariskan.

Sejarah dapat diwariskan.

Tetapi keberagamaan membutuhkan proses.

Seseorang harus belajar memahami agamanya. Ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia harus mengembangkan akhlak. Ia harus mengambil keputusan. Dan ketika ia memperoleh kekuasaan, ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Karena itu, menjadi Muslim tidak dapat dipahami sebagai status yang selesai pada saat seseorang dilahirkan dalam keluarga Muslim. Begitu pula menjadi pemimpin tidak selesai pada saat seseorang memenangkan pemilihan. Kedua-duanya merupakan proses yang terus berlangsung.

Seorang Muslim terus belajar menjadi lebih baik.

Seorang pemimpin terus diuji oleh kekuasaan.

Ketika keduanya bertemu pada diri seorang presiden, masyarakat tidak perlu menghakimi iman pribadinya. Masyarakat cukup memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankannya tetap berada dalam ruang pertanggungjawaban publik.

Di situlah agama dapat memberikan kontribusi paling penting bagi demokrasi.

Bukan dengan menjadikan seorang pemimpin tidak dapat dikritik.

Bukan dengan menjadikan nasab sebagai ukuran ketakwaan.

Bukan dengan menjadikan simbol sebagai pengganti kebijakan.

Melainkan dengan menghadirkan standar moral yang membuat kekuasaan selalu bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia telah digunakan untuk tujuan yang benar.

Jika kita membaca Prabowo melalui Islam, maka kita juga harus berani membaca pemerintahannya melalui nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai Islam.

Jika keadilan menjadi ukuran, maka keadilan harus diperiksa.

Jika kesejahteraan menjadi ukuran, maka kesejahteraan harus dilihat.

Jika amanah menjadi ukuran, maka akuntabilitas harus dituntut.

Jika kemanusiaan menjadi ukuran, maka perlindungan terhadap manusia harus diperhatikan.

Jika perdamaian menjadi ukuran, maka kebijakan negara harus dinilai dari kontribusinya terhadap perdamaian.

Dan jika akhlak menjadi ukuran, maka cara kekuasaan memperlakukan masyarakat juga menjadi bagian dari penilaian.

Dengan cara seperti itu, Islam tidak menjadi ornamen dalam politik. Ia menjadi sumber etika.

Nasab tidak menjadi sertifikat ketakwaan. Ia tetap menjadi bagian dari sejarah.

Buku tidak menjadi pengganti realitas. Ia menjadi bahan untuk membaca dan memperdebatkan sebuah gagasan.

Dan seorang presiden tidak menjadi kebal dari kritik karena identitas keagamaannya. Ia tetap menjadi pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Barangkali di sinilah makna paling penting dari memahami Islam sebagai perjalanan. Seseorang tidak pernah selesai hanya karena ia memiliki identitas tertentu atau berasal dari keluarga tertentu. Ia terus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang membentuk dirinya. Bagi seorang pemimpin, pilihan tersebut mempunyai dampak yang jauh lebih besar karena keputusan yang dibuatnya menentukan kehidupan banyak orang.

Karena itu, ukuran yang paling relevan bukanlah seberapa panjang silsilah seorang pemimpin, melainkan seberapa serius ia menjalankan tanggung jawab yang berada di hadapannya.

Sejarah keluarga patut dihormati, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab personal. Tradisi patut dipelajari, tetapi tidak dapat menggantikan tindakan. Identitas patut dihargai, tetapi tidak dapat menggantikan akhlak. Dan agama patut ditempatkan sebagai sumber nilai, tetapi tidak boleh digunakan untuk membuat kekuasaan berada di luar jangkauan kritik.

Jika prinsip ini dapat diterima, maka perdebatan mengenai Islam ala Prabowo akan memperoleh makna yang lebih luas. Ia tidak lagi sekadar menjadi perdebatan tentang apakah seorang presiden religius atau tidak. Ia menjadi perdebatan mengenai standar moral apa yang seharusnya digunakan untuk menilai kekuasaan dalam masyarakat Muslim yang demokratis.

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada persoalan silsilah.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup di dalam silsilah.

Rakyat hidup di dalam kebijakan.

Mereka merasakan negara melalui harga yang harus dibayar, pekerjaan yang tersedia, sekolah yang dapat diakses, hukum yang mereka hadapi, pelayanan yang mereka terima, keamanan yang mereka rasakan dan kesempatan yang mereka miliki.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang Islam seorang pemimpin, pembicaraan tersebut seharusnya berakhir pada kehidupan manusia yang berada di bawah kekuasaannya.

Di situlah perjalanan keislaman seorang pemimpin menjadi relevan bagi publik. Bukan karena publik berhak menghakimi hubungan seorang manusia dengan Tuhan, melainkan karena nilai-nilai yang ia atau para pendukungnya gunakan untuk menggambarkan kepemimpinannya telah memasuki ruang publik dan karena itu dapat diperdebatkan secara publik.

Prabowo tidak perlu dibuktikan lebih Islami karena sebuah silsilah.

Prabowo juga tidak perlu dinilai kurang Islami hanya karena silsilah tertentu belum terbukti.

Yang perlu diuji adalah bagaimana kekuasaan dijalankan.

Dan pertanyaan itu akan tetap relevan siapa pun presidennya, apa pun keluarganya, dari mana pun leluhurnya, serta apa pun agama yang dianutnya.

Sebab dalam negara demokratis, rakyat tidak memilih seorang presiden untuk menjadi simbol kesalehan.

Rakyat memilih pemerintahan untuk menjalankan negara.

Karena itu, apabila agama hendak hadir dalam kepemimpinan, kehadirannya seharusnya membuat kekuasaan semakin bertanggung jawab, bukan semakin sulit dipertanyakan. Nilai-nilai keadilan, amanah, kemanusiaan dan kesejahteraan yang dikaitkan dengan Islam seharusnya menjadi ukuran yang membuat pemimpin semakin terbuka terhadap evaluasi.

Di situlah agama dapat menjalankan fungsi moralnya secara paling kuat.

Bukan sebagai stempel bagi kekuasaan, tetapi sebagai standar yang terus mengingatkan bahwa kekuasaan mempunyai batas dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, nasab hanya dapat menjelaskan dari mana seseorang berasal. Ia tidak dapat menjelaskan seluruh perjalanan yang ditempuh seseorang setelahnya. Seseorang mungkin membawa nama besar keluarganya, tetapi ia tetap harus menentukan sendiri bagaimana menjalani hidup dan bagaimana mempertanggungjawabkan pilihannya.

Bagi seorang presiden, pertanggungjawaban itu menjadi lebih besar karena keputusan pribadinya dalam menjalankan jabatan berubah menjadi keputusan publik yang memengaruhi masyarakat.

Karena itu, jika kita ingin membaca “Islam ala Prabowo”, barangkali kita tidak perlu terlalu sibuk mencari Islam di dalam silsilahnya. Kita perlu melihat bagaimana nilai yang disebut sebagai Islam bekerja ketika berada di dalam kekuasaan.

Pertanyaan itulah yang lebih sulit.

Tetapi justru karena sulit, pertanyaan tersebut lebih penting.

Islam bukan sekadar sesuatu yang diterima seseorang ketika lahir. Ia merupakan perjalanan untuk memahami, menghayati dan menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Bagi seorang pemimpin, perjalanan tersebut akan selalu berhadapan dengan ujian kekuasaan. Dan publik mempunyai hak untuk melihat bagaimana ujian tersebut dijalani melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sanalah keberagamaan seorang pemimpin bertemu dengan kepentingan publik.

Bukan pada darah leluhurnya.

Bukan semata pada simbol yang melekat kepadanya.

Bukan pula hanya pada bagaimana sebuah buku menggambarkan dirinya.

Melainkan pada bagaimana ia menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Sebab pada akhirnya, yang akan tinggal dalam ingatan masyarakat bukan hanya siapa leluhur seorang presiden, melainkan bagaimana pemerintahannya memperlakukan manusia.