Harga Transisi Korea Seribu Triliun Won

Korea Selatan baru mengumumkan rencana transisi energi bernama K-GX. Nilainya seribu triliun won, atau sekitar 744 miliar dolar AS untuk satu dekade. Angka sebesar itu gampang membuat orang kagum lalu berhenti bertanya. Padahal yang menarik ada di baliknya: dari mana uangnya datang, dan siapa yang menanggung kalau bunga pinjaman naik sementara pabrik-pabrik besar tidak mau ikut membayar.

Ternyata hanya sebagian kecil yang berupa uang anggaran. Sisanya adalah pembiayaan iklim yang disalurkan lewat lembaga keuangan milik negara, ditambah investasi swasta di proyek-proyek unggulan. Seorang analis yang membedah rencana itu menyimpulkan bahwa sebagian besar angkanya adalah kapasitas pembiayaan, bukan uang tunai di anggaran. Cara itu memang lazim dipakai negara untuk menggerakkan modal swasta, lewat pinjaman dan jaminan. Tapi kita yang membaca judul beritanya cenderung membayangkan pemerintah menyiapkan rekening berisi uang sebanyak itu. Rencana ini baru hidup kalau bank-bank negara berani menyalurkan dan perusahaan mau meminjam.

Waktunya juga kurang ramah. Belakangan ini imbal hasil obligasi pemerintah Korea tenor sepuluh tahun melewati ambang yang sudah lama tidak tersentuh, ketika harga minyak melonjak karena konflik di Iran dan pelaku pasar menduga bunga akan naik lebih tinggi. Setelah bank sentral Korea menaikkan bunga acuannya, imbal hasil itu bertahan di sekitar level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun, dan pejabatnya menyiratkan bahwa pengetatan lanjutan masih mungkin. Rencana yang rentangnya sepuluh tahun paling mudah terguncang oleh perubahan seperti ini. Saya menduga hitungan awalnya disusun dengan asumsi biaya dana yang lebih ringan daripada kenyataan sekarang.

Proyek transisi, dugaan saya, termasuk yang paling peka terhadap bunga. Pabrik baja berbahan hidrogen atau jaringan listrik baru memerlukan modal besar di depan dan baru balik modal setelah lama. Selisih kecil pada bunga bisa menggeser sebuah proyek dari layak menjadi tidak layak. Pemerintah sendiri berencana menyiapkan kerangka obligasi hijau negara, artinya mereka akan masuk ke pasar utang justru ketika pasar itu sedang mahal.

Tentu tidak adil kalau semua ini dibaca sebagai alasan untuk menunda. Lonjakan harga minyak yang ikut mendorong naik imbal hasil obligasi itu terjadi pada negara yang sangat bergantung pada impor energi, dan di situlah logika rencana ini. Setiap kilowatt dari angin, surya, dan tenaga nuklir kecil adalah energi yang tidak perlu dibeli dengan dolar dari pasar yang bergejolak. Kalau begitu, bahaya terbesar bagi Korea mungkin bukan terlalu banyak berutang untuk transisi, melainkan terlalu lama bergantung pada bahan bakar impor yang harganya tidak bisa mereka atur. Karena itu pertanyaannya bukan apakah rencana ini perlu, tetapi apakah cara membayarnya cukup kuat menahan guncangan.

Baja akan menjadi ujian paling jelas. Seoul ingin menjadi yang pertama memproduksi baja secara massal dengan hidrogen sebagai pengganti batu bara. Langkah pertamanya proyek percontohan berkapasitas kecil, sedangkan penerapan skala komersial baru dibayangkan jauh sesudahnya. Di antara keduanya ada pertanyaan yang belum dijawab siapa pun: siapa yang akan membeli baja hijau yang lebih mahal? Ulasan yang sama mencatat bahwa menciptakan permintaan masih menjadi tantangan, dan kerangka pembiayaan publik tidak otomatis menjamin dana konstruksi untuk setiap proyek. Pabrik bisa dibangun dengan pinjaman. Yang membuatnya bertahan adalah pembeli.

Lalu ada soal tarif emisi, bagian yang paling membuat industri berat gelisah. Korea sudah lama punya sistem perdagangan izin emisi. Pelaku baja khawatir bahwa kalau harga izin naik tajam, dua produsen terbesar bisa menghadapi tambahan biaya ratusan miliar won setiap tahun. Daerah-daerah penghasil baja bahkan meminta pemerintah melonggarkan aturan itu karena biaya karbon dan listrik yang naik memperdalam krisis industri. Sebuah lembaga advokasi iklim, InfluenceMap, menilai bahwa sektor baja dan asosiasi industri besar sejak lama ikut melemahkan sistem itu lewat alokasi izin gratis. Lembaga itu punya kepentingan advokasi, jadi saya membaca penilaiannya sebagai tuduhan yang perlu diuji.

Industri punya alasan sendiri. Produsen baja Korea sudah terjepit tarif impor Amerika dan Eropa serta baja murah dari China. Mereka bilang mendukung netralitas karbon, tapi tidak mau laba mereka tiba-tiba terpukul. Usul mereka pun layak didengar: dana dari perdagangan emisi dikembalikan sebagai dukungan transisi hijau, seperti kontrak selisih karbon di Jerman. Menurut saya usul itu patut dibahas, selama pembagiannya terbuka dan tidak hanya menguntungkan perusahaan yang paling dekat dengan pemerintah.

Pemerintah mana pun mengenal dilema ini. Membagikan pinjaman murah itu enak karena semua orang senang. Menaikkan harga karbon membuat gaduh, karena yang terkena adalah perusahaan yang menggaji puluhan ribu orang. Kalau harga karbon terlalu lemah, uang negara akhirnya dipakai menutup biaya yang semestinya dipikul pencemar. Kalau terlalu keras, pabrik bisa pindah ke negara yang lebih longgar. Rencana sebesar apa pun tidak bisa menghindari pilihan itu, hanya bisa menundanya.

Ada satu rancangan yang menurut saya patut dipuji. Pemerintah Korea berencana membentuk dewan gabungan pemerintah dan swasta untuk memantau pelaksanaan dan menyesuaikan kebijakan sepanjang masa rencana. Dewan seperti itu bisa berguna kalau ia benar-benar berani menyampaikan kabar buruk, misalnya bahwa sebuah proyek tertinggal atau sebuah target tidak masuk akal lagi. Kalau ia hanya jadi tempat berfoto bersama, ia sama saja dengan seribu rapat koordinasi lain. Ukurannya sederhana: apakah laporannya terbuka dan boleh dikritik orang luar.

Jadi saya tidak terlalu peduli pada pidato peluncurannya. Yang menurut saya akan menentukan penilaian pasar adalah hal yang membosankan. Apakah pinjaman bank negara benar-benar mengalir ke proyek yang masuk akal, atau sekadar menolong perusahaan yang sudah goyah. Apakah harga karbon dibiarkan naik sesuai rencana, atau pelan-pelan dikempiskan lewat izin gratis. Apakah ada pembeli yang berani meneken kontrak panjang untuk baja dan bahan bakar hijau. Semua itu baru kelihatan setelah bertahun-tahun, tapi di situlah kredibilitas rencana ini diuji.

Bagi kita di Indonesia, ceritanya tidak jauh. Kita juga bicara transisi energi, punya kemitraan pendanaan dengan negara maju, dan sudah membuka bursa karbon. Industri berat kita, dari tambang sampai pengolahan logam, sama-sama peka terhadap biaya. Bunga global yang menekan Korea juga yang membuat Bank Indonesia sibuk menjaga rupiah. Karena itu, setiap kali ada angka besar diumumkan, termasuk di dalam negeri, saya ingin tahu berapa bagian yang uang tunai dan berapa yang pinjaman, dan siapa yang menanggung risiko bunga dan kurs kalau keadaan memburuk.

Rencana sebesar itu jarang gagal karena kurang besar. Ia gagal di hal-hal kecil: pinjaman yang tersangkut di birokrasi, harga karbon yang dikorbankan demi ketenangan jangka pendek, pabrik yang selesai dibangun tanpa pembeli. Mungkin tidak ada yang terjadi seperti itu di Korea. Saya akan memperhatikan dua hal saja: apakah obligasi hijau pertamanya laku, dan apakah tungku baja berbahan hidrogen yang pertama benar-benar dinyalakan.