Merawat Akal Sehat di Tengah Defisit Kepakaran

Rasa cinta pada tanah kelahiran merupakan salah satu kekuatan besar yang mampu menggerakkan hati dan pikiran seseorang untuk ikut memajukan daerahnya. Rasa memiliki, kebanggaan, dan ikatan emosional dengan kampung halaman kerap mendorong seseorang untuk menghadirkan perubahan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, tempat saya lahir dan besar, rasa cinta itu bukan sekadar kata-kata. Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari yang membekas dalam ingatan dan membentuk cara pandang yang kritis.

Kedekatan dengan daerah asal membuat saya memahami persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Saya tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi, kekeluargaan, dan gotong royong. Pada saat yang sama, saya melihat tantangan modernisasi dan perubahan nilai yang semakin nyata. Sering kali muncul pertanyaan tentang mengapa banyak kebijakan di tingkat lokal tampak mandek, minim gagasan baru, bahkan terjebak pada pola kegagalan yang terus berulang. Dari pertanyaan itu saya sampai pada kesadaran bahwa daerah perlu dikelola secara lebih cerdas dan bertumpu pada data riil.

Pemikiran ini tidak semata lahir dari penelitian di bangku kuliah atau diskusi akademik yang kerap terasa abstrak. Dalam perjalanan studi doktoral, saya melihat bahwa teori tentang tata kelola pemerintahan, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan sering kali sulit diterapkan di lapangan. Kenyataan di Lima Puluh Kota, jauh sebelum wacana the death of expertise menjadi pembahasan nasional, telah memperlihatkan gejala terpisahnya ilmu pengetahuan dari kebijakan politik. Fenomena tersebut bukan hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga terlihat jelas di daerah, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sebagai putra daerah yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan modern, saya merasa perlu melakukan sesuatu. Momentum politik di Lima Puluh Kota menjadi ruang untuk menguji idealisme sekaligus gagasan-gagasan yang selama ini saya pelajari. Kontestasi politik modern tidak cukup hanya mengandalkan retorika, pengerahan massa, atau cara-cara lama yang kerap dipenuhi kepentingan sesaat. Dibutuhkan pendekatan baru melalui perhitungan yang tepat dan riset objektif, atau yang kini dikenal sebagai kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Berangkat dari pemikiran tersebut, saya mengembangkan metode riset dan pemetaan pemilih dengan pola hibrida. Pendekatan ini memadukan kerja lapangan tradisional, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan survei manual, dengan analitik data digital berbasis teknologi informasi. Perpaduan tersebut dirancang untuk mengurangi bias, memperluas jangkauan data, sekaligus memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perilaku dan pilihan politik masyarakat Lima Puluh Kota. Dengan metode yang tepat, keputusan politik dapat diarahkan secara lebih terukur pada kepentingan publik dan keberlanjutan.

Gagasan tersebut saya sampaikan kepada Partai Gerindra, partai yang saat ini memiliki pengaruh besar. Harapannya, hasil riset dan pemetaan yang dilakukan dapat menjadi instrumen taktis untuk membaca peluang kemenangan secara objektif sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan keyakinan penuh, saya mendatangi jajaran pengurus fraksi dan pimpinan Partai Gerindra di daerah khususnya Kabupaten Lima Puluh kota. Temuan awal saya presentasikan dan kerja sama riset ditawarkan untuk kepentingan bersama.

Namun, harapan itu berhadapan dengan realitas yang tidak seindah bayangan. Alih-alih mendapat sambutan dan ruang diskusi rasional, tawaran tersebut justru berakhir pada kebisuan. Tidak ada respons positif. Komunikasi tertutup rapat. Bahkan apresiasi sederhana terhadap inisiatif riset pun tidak muncul. Pengalaman empiris tersebut menjadi titik balik dalam memahami tantangan transformasi tata kelola di tingkat lokal. Penolakan terhadap objektivitas data ternyata masih kuat, terutama dalam lingkungan politik yang lebih mengedepankan kepentingan pragmatis, intuisi sesaat, dan euforia kekuasaan.

Pengalaman itu memperlihatkan adanya jarak antara gagasan rasional dan para pengambil keputusan di daerah. Banyak elite politik lokal lebih nyaman bekerja dalam kerangka konservatisme politik. Pengalaman, intuisi, dan jaringan patronase tradisional masih menjadi pijakan utama dalam mengambil keputusan. Sementara itu, upaya pembaruan yang menggunakan data dan metode ilmiah kerap dipandang rumit, mahal, atau tidak sesuai dengan kebutuhan politik praktis.

Refleksi atas peristiwa tersebut membuat saya semakin memahami dinamika struktur kekuasaan di Indonesia. Politik elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional, kerap terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Kemenangan sesaat ditempatkan sebagai prioritas, sedangkan pembangunan instrumen analitis dan riset ilmiah dianggap sebagai beban tambahan yang tidak mendesak. Akibatnya, proses pengambilan keputusan sering mengabaikan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab dan terbuka. Persoalan yang saya soroti berada pada penolakan terhadap kontrol rasional berbasis data.

Penolakan terhadap metodologi hibrida yang saya kembangkan, yang pada dasarnya bertujuan meminimalkan kesalahan dan mengukur kantong suara secara ilmiah, mencerminkan persoalan yang lebih dalam. Banyak elite lokal merasa tidak nyaman dengan kontrol rasional. Data dan angka berbicara tanpa kompromi terhadap status quo maupun kepentingan kelompok tertentu. Data objektif dapat membongkar mitos politik, menembus kabut kepentingan, sekaligus menjadi instrumen kritik terhadap pola lama yang tidak produktif. Karena itu, penolakan terhadap data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan resistensi psikologis dan budaya terhadap perubahan.

Jika ditarik lebih jauh, pengalaman di Lima Puluh Kota memiliki kemiripan dengan dinamika yang terjadi di tingkat nasional. Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan oleh pernyataan presiden mengenai sejumlah profesor atau intelektual yang dinilai elitis, tidak peduli pada keadilan dalam pembagian, atau bahkan memiliki keterikatan dengan kepentingan pihak luar. Kritik tersebut menghadirkan persoalan yang perlu dilihat dari beberapa sisi. Sebagian akademisi memang dapat terjebak dalam menara gading birokrasi, sibuk dengan agenda akademik yang steril dari persoalan masyarakat. Akibatnya, hasil riset hanya menjadi koleksi perpustakaan kampus dan tidak menyentuh kehidupan masyarakat kecil.

Namun, ketika kritik terhadap akademisi bergeser menjadi sentimen anti-intelektual, ruang bagi “matinya kepakaran” semakin terbuka. Ketika intuisi politik dan popularitas populis lebih diutamakan daripada verifikasi ilmiah yang ketat, kebijakan publik kehilangan pijakan rasional. Fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, politik identitas dan narasi populis juga semakin berhadapan dengan peran pengetahuan dan kepakaran. Gejalanya dapat terlihat dalam kebijakan strategis yang dijalankan secara cepat tanpa kajian lingkungan, sosial, dan risiko jangka panjang yang memadai.

Mengapa proposisi ilmiah sering tersisih dari berbagai lini kekuasaan? Salah satu jawabannya terletak pada mentalitas elite yang terjebak dalam logika kepuasan instan. Politik praktis sangat berorientasi pada kemenangan cepat. Metodologi dan audit akademis kemudian dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu dan tidak efisien. Budaya sycophancy, atau perilaku menjilat di lingkaran kekuasaan, turut membuat suara korektif dan kritis tersingkir karena dianggap mengganggu stabilitas hierarki. Ketika pemimpin dikelilingi orang-orang yang hanya berusaha menyenangkan tanpa menghadirkan data korektif, terbentuk echo chamber kebijakan: ruang gema tempat kesalahan dapat dibungkus sebagai keberhasilan.

Mengabaikan otoritas keahlian dalam pengambilan keputusan membawa konsekuensi serius bagi masa depan negara. Kemenangan politik memang dapat diraih dengan membangkitkan emosi melalui cerita populis, slogan sederhana, simbol yang akrab, janji dan secarik SukarnoHatta. Namun, pemerintahan tidak dapat berjalan hanya dengan modal tersebut. Tanpa perencanaan yang baik, kekuasaan justru kehilangan arah. Hilangnya keahlian bukan berarti para profesor benar-benar lenyap, melainkan melemahnya penghargaan terhadap data dan cara berpikir rasional ketika kepentingan kekuasaan tidak lagi memiliki kontrol yang memadai.

Dampaknya dapat dirasakan di berbagai bidang penting dalam kehidupan bernegara. Ketika kebijakan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum dibuat berdasarkan keinginan sesaat atau kompromi politik, kebijakan yang lahir cenderung lemah dan sulit beradaptasi. Alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, kebijakan semacam itu justru dapat menjadi beban baru yang memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat kemudian hanya disuguhi pencapaian seremonial, angka statistik yang dipoles, peresmian proyek besar, atau narasi keberhasilan yang terlalu dibesar-besarkan, sementara fondasi jangka panjang justru terabaikan.

Solusi atas persoalan tersebut bukan terletak pada saling menyalahkan antara politisi dan akademisi. Yang dibutuhkan adalah kemauan membangun rekonsiliasi paradigma antara dunia politik dan dunia sains. Para pemegang diskresi, baik di tingkat daerah maupun kabinet nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perlu melihat kritik dan riset sebagai instrumen korektif yang menyehatkan, bukan ancaman. Kekuasaan besar membutuhkan navigasi yang tepat. Navigasi itu hanya mungkin jika penguasa bersedia mendengarkan suara yang berbasis data dan bukti, bukan sekadar pujian dari lingkungan terdekat.

Sebaliknya, dunia akademik juga tidak boleh terus berada di zona nyaman. Akademisi perlu meninjau kembali relevansi riset yang dihasilkan. Sudah waktunya intelektual keluar dari menara gading, meninggalkan bahasa birokrasi yang rumit, dan mengembangkan riset yang mampu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Perubahan peran intelektual, dari sekadar pengamat menjadi pelaku yang menghubungkan teori dan praktik di tengah masyarakat, merupakan tuntutan sejarah yang sulit dihindari.

Pengalaman di Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa membawa akal sehat ke dalam politik bukan perkara mudah. Ada tantangan berat yang harus dihadapi. Penolakan pasif dengan alasan, “ndak ka ambo itu do, ambo masih sementara” (bukan urusan saya, saya masih sementara), menjadi ujian tersendiri bagi siapa pun yang berpegang pada prinsip objektif. Padahal, saya tahu beliau merupakan anggota DPRD di tingkat Provinsi. Mungkin yang saya butuhkan ketika itu bukan uang atau bantuan dalam bentuk materi. Bisa jadi, yang saya harapkan hanya sebuah bentuk dukungan, ruang untuk menyampaikan gagasan, atau kesediaan untuk mendengarkan apa yang sedang saya perjuangkan. Namun, membiarkan pragmatisme berjalan tanpa kontrol sama saja dengan mempertaruhkan masa depan peradaban. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa upaya membangun tata kelola berbasis data dan riset tidak boleh berhenti hanya karena penolakan pada tahap awal.

Bangsa ini terlalu besar dan kompleks untuk dikelola hanya dengan spekulasi intuitif atau pendekatan coba-coba. Dibutuhkan integritas moral dari politisi untuk memiliki kerendahan hati dalam mendengarkan. Ilmuwan juga membutuhkan keteguhan metodologis untuk terus bersuara. Hanya dengan cara itu, kemajuan yang dicapai tidak berhenti sebagai ilusi yang mudah runtuh, tetapi dapat menjadi lompatan peradaban yang kokoh, berakar pada akal budi, dan berdiri di atas landasan ilmu pengetahuan yang mencerahkan.

Pengalaman pribadi di Lima Puluh Kota akhirnya menjadi cermin dari realitas bangsa secara lebih luas. Jalan menuju tata kelola berbasis data mungkin masih panjang dan terjal, tetapi langkah kecil yang konsisten tetap lebih berarti daripada diam dalam ketidakpastian. Jika ruang dialog antara politik dan ilmu pengetahuan terus dibuka, harapan terhadap perubahan tidak akan padam. Setiap pengambil kebijakan, akademisi, dan warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar “kepakaran” tetap hidup dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa.