Membaca Ranwal RPJMD Lima Puluh Kota 2025–2029

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan.Tan Malaka

LIMA PULUH KOTA — “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan”.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 memuat sebuah visi ambisius: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan ke beberapa misi pembangunan yang mencakup tata kelola pemerintahan, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan pertanian, hingga pembangunan kawasan ibu kota kabupaten. Namun ketika dokumen ini ditelaah secara mendalam, tampak bahwa sejumlah persoalan struktural dan kelembagaan belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Terutama dalam konteks pembangunan ekonomi desa dan penguatan kapasitas kelembagaan nagari sebagai aktor utama pembangunan akar rumput.

Bicara ekonomi kerakyatan, RPJMD hanya menyebutkan secara normatif pentingnya penguatan koperasi dan UMKM, tanpa disertai dengan strategi konkret, peta jalan, ataupun indikator kinerja yang dapat diukur dan dilaksanakan. Hal ini menjadi celah serius ketika dikaitkan dengan kebijakan nasional melalui Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai pilar ekonomi berbasis desa. Dengan 79 nagari yang tersebar di 13 kecamatan, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk menyukseskan agenda nasional ini. Namun hingga ranwal RPJMD ini disusun, tidak ditemukan rencana pembentukan koperasi berbasis nagari, tidak ada integrasi dengan juklak nasional, dan tidak terdapat indikator kinerja daerah yang menyelaraskan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

Ketimpangan perencanaan juga dapat diamati dari minimnya pemanfaatan data strategis. Misalnya, nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 hanya mencapai 71,63, lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,79. Kabupaten ini berada di peringkat ke-13 dari 19 kabupaten/kota di provinsi SumBar. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat masih tertinggal secara signifikan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat. Meskipun salah satu misi utama RPJMD adalah peningkatan kualitas SDM, tidak ada strategi sistematis yang mampu menjelaskan bagaimana capaian IPM akan ditingkatkan secara terukur dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi andalan utama daerah ini terutama komoditas padi dan jagung masih dibahas sebatas ambisi dan tujuan, tanpa disertai skema kelembagaan distribusi dan hilirisasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota menghasilkan 168.415 ton gabah kering giling (GKG) dan 109.670 ton jagung, menjadikannya salah satu kabupaten penyumbang produksi pangan terbesar di Sumatera Barat. Namun RPJMD tidak menjelaskan bagaimana produksi ini akan diolah dan diserap oleh pasar secara efisien. Tidak ada penjabaran tentang integrasi koperasi tani, tidak ada strategi pembangunan cold storage, tidak ada kebijakan penguatan logistik lokal, dan bahkan tidak ada koneksi antara sektor pertanian dengan koperasi sebagai agregator ekonomi desa sebagaimana dianjurkan dalam Juklak Merah Putih.

Pertanyaan yang layak diajukan kemudian adalah, di mana letak kebangkitan Lima Puluh Kota yang dijanjikan? Jika kesejahteraan petani tidak dijamin oleh kelembagaan ekonomi lokal, jika koperasi tidak diberi peran strategis dalam rantai pasok dan nilai, jika potensi produksi pangan tidak disambungkan dengan sistem distribusi modern, dan jika IPM tetap stagnan dari tahun ke tahun, maka kebangkitan itu hanya hidup di lembar visi. RPJMD seharusnya menjadi instrumen strategis yang menjembatani antara cita-cita politik kepala daerah dengan tata kelola pembangunan yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional. Namun dalam draf yang ada, dokumen ini lebih menyerupai manifesto harapan, bukan peta aksi pembangunan.

Tanpa peta jalan pembentukan koperasi nagari, tanpa integrasi arah pembangunan dengan potensi spasial dan sosial yang dimiliki desa, serta tanpa keberanian merancang program yang konkret dan terukur, maka kebijakan pembangunan hanya akan menumpuk dalam dokumen tanpa jejak di lapangan. Lima Puluh Kota layak bangkit. Namun kebangkitan itu bukan hanya soal slogan. Ia membutuhkan perencanaan yang berpihak pada desa, berlandaskan data, dan dibangun dari struktur yang kuat, koperasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur ekonomi lokal yang tertata.

Maka, kebangkitan Lima Puluh Kota tidak bisa sekadar diklaim. Ia harus dibuktikan.